Mutiara Hikmah Jumat, Eggi Sudjana: Jabatan Itu Amanah, Kezaliman Harus Dipertanggungjawabkan

JAKARTA | MATA PENA INDONESIA – Prof. Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., yang akrab disapa Brother Eggi Sudjana (BES), menyampaikan pesan kritis dan reflektif melalui kajian Mutiara Hikmah Jumat, 13 November 2026. Mengangkat QS. Al-Ma’idah ayat 45, BES membahas persoalan kezaliman, keadilan, hukum, amanah kepemimpinan, hingga tanggung jawab penguasa terhadap rakyat.

Dalam kajian bertema keadilan tersebut, BES mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang dapat diperlakukan sebagai keuntungan pribadi. Jabatan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, baik kepada rakyat maupun kepada Allah SWT.

BES juga mengkritisi sejumlah persoalan aktual, mulai dari kewajiban membayar pajak, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demonstrasi LGBT dengan alasan HAM, hingga polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.

Menurut BES, kezaliman pada dasarnya adalah tindakan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya, keadilan merupakan sikap menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kedudukannya.

QS. AL-MA’IDAH AYAT 45: DASAR MEMAHAMI KEADILAN DAN KEZALIMAN

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَا لْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَا لْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَا لسِّنَّ بِالسِّنِّ وَا لْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

(QS. Al-Ma’idah: 45).

BES menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan ayat tersebut, terdapat peringatan mengenai sifat kezaliman.

Dalam pemahamannya, ZALIM berarti tidak menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan katanya adalah ADIL.

Kezaliman dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk:

Zalim kepada Allah SWT.

Zalim kepada diri sendiri.

Zalim kepada orang lain.

BES memberikan contoh, pertama, berlaku musyrik dan memfitnah Allah mempunyai anak.

Kedua, berpuasa setiap hari atau melakukan puasa mutih yang hanya minum air bening, tetapi tidak memperhatikan kewajiban menolong orang lain dan memberi makan sebagaimana pesan dalam Surah Al-Ma’un.

Ketiga, penguasa yang membuat kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat, seperti persoalan pajak, dugaan keracunan dalam program MBG, demonstrasi LGBT dengan alasan HAM, serta persoalan pengunduran diri Gibran yang menurut BES harus disertai pertanggungjawaban atas amanah jabatan.

1. MEMAHAMI MAKNA QISHASH, KEADILAN, DAN TIGA SIFAT MANUSIA

Dalam penjelasannya, BES menguraikan bagian ayat:

Wa Katabna Alaihim Fiha – Kami tetapkan di dalam Taurat.

Kemudian:

Annan Nafsa Bin Nafsa: Nyawa dibalas nyawa.

Wal Aina Bil Ain: Mata dengan mata.

Wal Anfa Bil Anfi: Hidung dengan hidung.

Wal Udzuna Bil Udzun: Telinga dengan telinga.

Was Sinna Bis Sinni: Gigi dengan gigi.

Wal Juruha Qishash: Luka-luka ada qishash atau balasan yang sama.

Menurut BES, ketetapan tersebut merupakan ketetapan Allah atas Bani Israil dalam Taurat, yang kembali disebutkan dalam Al-Qur’an dan menjadi bagian pembahasan syariat Islam selama tidak dinasakh.

Ia menghubungkannya dengan istilah Kitabullah Alaikom, sebagaimana pembahasan QS. An-Nisa ayat 24 sebelumnya.

Qishash merupakan prinsip keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Selanjutnya, BES menjelaskan:

Faman Tashaddaqa Bihi Fa Huwa Kaffaratun Lahu.

Artinya, barang siapa melepaskan hak qishashnya, maka hal tersebut menjadi penebus dosa baginya.

Tashaddaqa berarti sedekah, melepaskan hak qishash, atau memaafkan. Sementara Kaffarah berarti penebus dosa.

Bagian terakhir ayat berbunyi:

Wa Man Lam Yahkum Bima Anzalallah Fa Ula’ika Humudz Zalimun.

Artinya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

BES juga menguraikan rangkaian tiga ayat dalam Surah Al-Ma’idah:

Ayat 44: Fa Ula’ika Humul Kafirun – mereka itulah orang-orang kafir.

Ayat 45: Fa Ula’ika Humudz Zalimun – mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat 47: Fa Ula’ika Humul Fasiqun – mereka itulah orang-orang fasik.

Kafir, Zalim, dan Fasiq merupakan tiga sifat yang disebut dalam rangkaian ayat tersebut berkaitan dengan mereka yang tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah.

BES kemudian menegaskan kembali definisi kezaliman:

Wad’u Syai’ Fi Ghairi Mahallihi, yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Adapun keadilan:

Wad’u Syai’ Fi Mahallihi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya.

2. TIGA KATEGORI ZALIM MENURUT PENJELASAN BES

PERTAMA: ZALIM KEPADA ALLAH SWT.

Contohnya adalah musyrik dan memfitnah Allah mempunyai anak.

BES mengutip firman Allah:

Innas Syirka Ladhulmun Azhim.

Artinya, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar.

(QS. Luqman: 13).

Menurut BES, syirik merupakan kezaliman karena menempatkan hak Uluhiyah Allah, yang hanya menjadi milik Allah, kepada selain Allah.

Mengenai tuduhan bahwa Allah mempunyai anak, BES mengingatkan firman Allah:

Wa Qalut Takhadzar Rahmanu Walada.

Mereka berkata bahwa Ar-Rahman mempunyai anak.

(QS. Maryam: 88–89).

Kemudian:

Laqad Ji’tum Syai’an Idda.

Sungguh, kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

BES menjelaskan bahwa zalim kepada Allah berarti tidak menempatkan Tauhid pada tempatnya.

KEDUA: ZALIM KEPADA DIRI SENDIRI.

Contohnya adalah berpuasa setiap hari, melakukan puasa mutih yang hanya minum air bening, tetapi tidak menolong orang lain dan tidak memberi makan sebagaimana pesan Surah Al-Ma’un.

BES mengutip:

Wa Ma Zalamnahum Walakin Kanu Anfusahum Yazlimun.

Artinya, Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri.

(QS. An-Nahl: 118).

BES juga menjelaskan bahwa puasa yang melampaui batas harus diperhatikan. Rasulullah melarang praktik Wisal, yaitu berpuasa terus-menerus tanpa berbuka.

La Soma Man Shoma Ad-Dahr.

Tidak dianggap berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun.

Menurut BES, tubuh memiliki hak yang harus dipenuhi dan keluarga juga mempunyai hak. Karena itu, ibadah tidak seharusnya dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kewajiban lainnya.

Ia kembali mengutip Surah Al-Ma’un:

Fawailul Lil Mushallin Alladzina Hum An Shalatihim Sahun, Alladzina Hum Yura’un Wa Yamna’unal Ma’un.

Artinya, celakalah orang-orang yang shalat, yaitu mereka yang lalai terhadap shalatnya, berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan.

Yamna’unal Ma’un berarti tidak memberikan bantuan atau pertolongan.

BES menegaskan bahwa tidak memberi makan dan tidak menolong orang lain merupakan persoalan yang harus diperhatikan. Seseorang tidak boleh hanya memperhatikan ibadah pribadi, tetapi mengabaikan kewajiban sosial.

Hal tersebut berkaitan dengan sikap ghuluw atau berlebihan, yaitu tidak menempatkan ibadah pada tempatnya.

KETIGA: ZALIM KEPADA ORANG LAIN.

Contohnya adalah penguasa yang membuat kebijakan sehingga menyengsarakan rakyat.

BES mengutip hadis:

Innakum Satahrishuna Alal Imarah Wa Sataqunu Nadamatan Yaumal Qiyamah.

Sesungguhnya kalian akan rakus pada jabatan dan jabatan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat.

(Riwayat Bukhari – Hadis Abu Hurairah).

Hadis lainnya:

Ma Min Walin Yali Ri’ayatan Minal Muslimina Fayamutu Wa Huwa Ghasyun Lahum Illa Harramallahu Alaihil Jannah.

Tidaklah seorang wali yang mengurus rakyat muslim lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, kecuali Allah mengharamkan surga atasnya.

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

BES menegaskan bahwa JABATAN ITU AMANAH, BUKAN GHANIMAH.

Ia juga mengutip hadis:

Idza Dhu’yi’atil Amanah Fantadziris Sa’ah.

Artinya, apabila amanah disia-siakan, tunggulah kiamat.

Bagaimana amanah disia-siakan?

Idza Wussidal Amru Ila Ghairi Ahlihi Fantadziris Sa’ah.

Artinya, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat.

(Riwayat Bukhari).

Dengan demikian, menurut BES, penguasa yang zalim adalah pihak yang menempatkan kebijakan bukan pada tempat yang memberikan maslahat kepada rakyat, tetapi justru pada tempat yang mendatangkan mudarat.

Prinsipnya:

Wad’u Syai’ Fi Ghairi Mahallihi.

3. APLIKASI KEHIDUPAN HARI INI: PAJAK, MBG, LGBT, DAN TANGGUNG JAWAB AMANAH

Dalam Mutiara Hikmah Jumat, 13 November 2026, BES menghubungkan QS. Al-Ma’idah ayat 45 dengan sejumlah persoalan aktual.

A. PAJAK: RAKYAT HARUS BAYAR PAJAK, TETAPI UANGNYA HARUS KEMBALI UNTUK RAKYAT

BES menjelaskan bahwa dalam Islam, pajak tidak otomatis merupakan bentuk kezaliman.

Pajak yang adil adalah pajak yang ditempatkan pada tempatnya, digunakan untuk kemaslahatan umum, melalui musyawarah, serta tidak memberatkan rakyat secara tidak adil.

Sebaliknya, pajak menjadi persoalan apabila dipungut tetapi tidak kembali kepada rakyat, bocor dalam korupsi gila-gilaan, atau digunakan untuk fasilitas yang tidak semestinya.

Maka berlaku prinsip:

Wad’u Syai’ Fi Ghairi Mahallihi.

Uang rakyat tidak ditempatkan pada tempatnya.

Bagi BES, uang rakyat yang berasal dari pajak harus dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk disalahgunakan.

B. MBG: JIKA BENAR TERJADI KERACUNAN, PENYELENGGARA WAJIB BERTANGGUNG JAWAB

BES turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama persoalan dugaan keracunan yang disebut dalam materi kajiannya sebagai “kena racun”.

Menurutnya, apabila benar terjadi keracunan massal dalam pelaksanaan MBG, data BPOM dan Kementerian Kesehatan perlu dibuka kepada masyarakat.

Penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, termasuk melalui pertanggungjawaban administratif maupun hukum sesuai tingkat kesalahan dan bukti yang ditemukan.

BES menghubungkannya dengan prinsip QS. Al-Ma’idah ayat 45:

Al-Juruh Qishash, yaitu luka-luka ada qishash atau balasan yang setimpal.

Dalam fikih, kelalaian yang menyebabkan mudarat dapat menimbulkan kewajiban dhaman atau pertanggungjawaban, termasuk ganti rugi sesuai ketentuan.

Bagi BES, pertanggungjawaban tersebut merupakan bagian dari keadilan, bukan kezaliman.

C. DEMONSTRASI LGBT DENGAN ALASAN HAM

Dalam pembahasan berikutnya, BES mengangkat persoalan demonstrasi LGBT yang dikaitkan dengan alasan hak asasi manusia.

Ia mengingatkan ketentuan Islam mengenai penjagaan kehormatan dan larangan perbuatan zina, sebagaimana pembahasan sebelumnya:

Wal Muhshanat – Muhshinin Ghaira Musafihin, yaitu menjaga kehormatan dan bukan melakukan zina.

(QS. An-Nisa: 24).

Dalam pandangan BES, LGBT merupakan perbuatan keji dan bukan HAM dalam perspektif syariat.

Ia mempertanyakan apabila negara membiarkan demonstrasi atas nama HAM, sementara nilai-nilai yang dianggap ma’ruf justru diabaikan.

BES menghubungkan persoalan tersebut dengan prinsip:

Wad’u Syai’ Fi Ghairi Mahallihi, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Ia juga mengaitkannya dengan Maqashid Syariah, khususnya Hifzh Nasl, yaitu menjaga keturunan.

D. PENGUNDURAN DIRI GIBRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN AMANAH JABATAN

Inilah salah satu persoalan utama yang disoroti BES dalam Mutiara Hikmah Jumat kali ini.

BES mempertanyakan persoalan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, tanggung jawab selama menjabat, serta kemungkinan adanya konsekuensi keuangan negara apabila melalui proses hukum terbukti terdapat hak yang tidak semestinya diterima.

Dalam perkembangan informasi hingga 13 November 2026, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. MPR juga menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan proses pengisian jabatan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran. Rapat paripurna DPR yang semula direncanakan pada 12 November 2026 kemudian dibatalkan setelah surat pengunduran diri diserahkan. <Cite refs={[“turn851770search0″,”turn851770search1″,”turn851770search6”]}/>

Persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan juga menjadi bagian dari polemik hukum yang menjadi perhatian publik.

BES menyoroti bahwa apabila terbukti persyaratan pencalonan tidak terpenuhi sejak awal, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Ia menghubungkannya dengan prinsip:

Al-Ajru Bi Qadri Al-Amal Wal Amanah, yaitu gaji harus sebanding dengan pekerjaan dan amanah.

Apabila suatu amanah terbukti cacat sejak awal karena persyaratan tidak terpenuhi, BES mengingatkan kaidah:

Ma Buniya Ala Batil Fa Huwa Batil.

Apa yang dibangun di atas sesuatu yang batil, maka batil pula.

BES mempertanyakan apakah gaji dan fasilitas yang dibayarkan dari pajak rakyat selama dua tahun perlu dikembalikan apabila melalui proses hukum terbukti tidak memiliki dasar hak.

Menurutnya, uang rakyat yang digunakan untuk membayar gaji dan seluruh fasilitas pejabat harus dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum administrasi negara, persoalan pengembalian keuangan negara harus ditentukan berdasarkan dasar hukum, kewenangan, dan keputusan lembaga yang berwenang. Karena itu, tuntutan pengembalian gaji dan fasilitas tersebut merupakan pandangan serta tuntutan moral keadilan yang disampaikan BES, bukan putusan hukum final.

BES juga menyinggung bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti hanya pada satu orang.

Partai politik pengusung, KPU, Bawaslu, serta pihak-pihak terkait dalam proses pencalonan dan penetapan harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing.

BES mengingatkan:

JANGAN ENAK SAJA LENGANG KANGKUNG, LOLOS DARI AMANAH!

Jabatan adalah AMANAH. Apabila amanah tidak dijalankan dengan benar, hal itu dapat menjadi kehinaan dan penyesalan di kemudian hari sebagaimana peringatan hadis.

4. HADIS TENTANG JABATAN: JANGAN MEMINTA JABATAN, KARENA ADA TANGGUNG JAWAB BESAR

Dalam kajiannya, BES mengutip hadis tentang larangan meminta jabatan:

Ya Abdurrahman bin Samurah, La Tas’alil Imarah, Fa Innaka In U’titaha An Mas’alatin Wukkila Ilaiha, Wa In U’titaha An Ghairi Mas’alatin U’inta Alaiha.

Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan. Jika jabatan diberikan karena engkau memintanya, engkau akan dibebani dengannya. Jika jabatan diberikan bukan karena engkau memintanya, engkau akan dibantu dalam menjalankannya.

Hadis lainnya:

Kullukum Ra’in Wa Kullukum Mas’ulun An Ra’iyatihi.

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Menurut BES, kedua hadis tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, fasilitas, kekuasaan, ataupun kehormatan.

Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya.

5. TIGA TUNTUTAN BES: UANG RAKYAT, AUDIT PROSES, DAN PERBAIKAN SISTEM

Menutup kajian Mutiara Hikmah Jumat, 13 November 2026, BES menyampaikan tiga hal yang menurutnya harus menjadi perhatian dalam persoalan pengunduran diri Gibran dan pertanggungjawaban amanah jabatan.

PERTAMA: KEMBALIKAN HAK KEUANGAN NEGARA YANG TIDAK BERHAK DITERIMA.

Apabila melalui proses hukum terbukti terdapat pembayaran gaji dan fasilitas yang tidak memiliki dasar hak, maka harus ada pertanggungjawaban dan pengembalian sesuai ketentuan.

Hal tersebut berkaitan dengan prinsip amanah:

Biyadikal Khair.

KEDUA: AUDIT RANTAI PROSES PELOLOSAN.

Partai politik, KPU, Bawaslu, MK, serta pihak-pihak terkait perlu diperiksa sesuai kewenangan, bukti, dan keterlibatan masing-masing.

BES menilai pertanggungjawaban tidak boleh hanya diarahkan kepada satu orang, tetapi juga harus melihat seluruh proses yang memungkinkan terjadinya persoalan tersebut.

KETIGA: JANGAN HANYA BERHENTI PADA ORANG, TETAPI PERBAIKI SISTEM.

BES mengingatkan agar peristiwa serupa tidak terulang. Sistem penyelenggaraan negara harus memastikan jabatan diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas sesuai ketentuan.

Jangan sampai terjadi:

Wad’u Syai’ Fi Ghairi Mahallihi, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

PENUTUP: ADIL ITU MENEMPATKAN SESUATU PADA TEMPATNYA

Mengakhiri Mutiara Hikmah Jumat, Prof. Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. (Brother Eggi Sudjana/BES) kembali menegaskan bahwa inti pembahasan QS. Al-Ma’idah ayat 45 adalah hubungan antara keadilan, kezaliman, hukum, dan amanah.

ZALIM berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

ADIL berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Prinsip tersebut harus berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk menempatkan uang pajak rakyat pada tempatnya, menempatkan jabatan kepada orang yang memenuhi persyaratan, serta menegakkan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BES menegaskan:

“Itu ADIL, bukan ZALIM. Karena ZALIM berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. ADIL berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk uang pajak rakyat pada tempatnya, jabatan pada ahlinya, dan hukum berdasarkan Bima Anzalallah.”

Pesan tersebut menjadi penutup Mutiara Hikmah Jumat, 13 November 2026, sekaligus pengingat bahwa setiap orang yang menerima amanah, terlebih pemegang kekuasaan, harus siap mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya.

SALAM JIHAD DAN SABAR.

PROF. DR. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.

BROTHER EGGI SUDJANA (BES)