SUKABUMI | MATA PENA INDONESIA — Dugaan pelanggaran hak normatif pekerja di perusahaan produsen karung batu bara PT KKAI, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan. Sejumlah pekerja mengaku hanya menerima upah Rp50 ribu hingga Rp200 ribu setelah bekerja lebih dari satu bulan, meskipun sebelumnya dijanjikan memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi.
Berdasarkan keterangan para pekerja, sejak awal mereka dijanjikan upah sebesar Rp3.800.000. Setelah dikurangi biaya administrasi yayasan penyedia tenaga kerja (outsourcing) sebesar Rp500.000, pekerja dijanjikan menerima upah bersih sekitar Rp3.200.000.
Namun, realisasi pembayaran disebut jauh dari kesepakatan awal. Para pekerja mengaku hanya menerima uang sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pemotongan upah yang merugikan hak-hak pekerja.
Diduga Bertentangan dengan Regulasi Ketenagakerjaan
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi ketenagakerjaan karena berpotensi berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pengupahan nasional.
Pasal 88E ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.
Sementara itu, Pasal 185 UU Ketenagakerjaan mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan tertentu mengenai pengupahan, termasuk pembayaran upah di bawah upah minimum.
Selain itu, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja juga mengatur tanggung jawab perusahaan alih daya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Karena itu, dugaan pemotongan upah tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk dasar pemotongan, perjanjian kerja, status hubungan kerja, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran upah.
Yayasan dan Manajemen Diminta Tidak Saling Lempar Tanggung Jawab
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak yayasan penyalur tenaga kerja yang diwakili Irwan disebut menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT KKAI telah dihentikan dan dugaan persoalan pembayaran tersebut berkaitan dengan oknum tertentu.
Namun, keterangan tersebut dibantah oleh para pekerja. Mereka mengaku pihak yayasan sebelumnya telah berulang kali menjanjikan pembayaran secara bertahap. Sayangnya, janji pelunasan tersebut disebut tidak terealisasi hingga lima minggu.
Para pekerja mempertanyakan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan, penempatan, hingga pembayaran upah.
PT KKAI selaku perusahaan pengguna tenaga kerja dan yayasan penyedia tenaga kerja diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengupahan serta pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran hak pekerja.
Pekerja Siap Mengadu ke Disnakertrans
Merasa haknya belum dipenuhi, para pekerja menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi.
Mereka berharap dilakukan pemeriksaan, mediasi, dan penanganan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apabila diperlukan, persoalan ini juga didorong untuk diteruskan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya.
Pekerja bersama elemen masyarakat mendesak Bupati Sukabumi dan Disnakertrans agar segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
Melakukan pemeriksaan langsung terhadap operasional PT KKAI.
Memeriksa legalitas dan perizinan yayasan penyedia tenaga kerja.
Mengusut mekanisme pembayaran serta dugaan pemotongan upah pekerja.
Memastikan seluruh hak normatif pekerja dibayarkan sesuai ketentuan hukum.
Menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Para pekerja berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera memberikan kepastian hukum atas persoalan yang mereka alami.
Redaksi Buka Ruang Hak Jawab
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada manajemen PT KKAI, pihak yayasan penyedia tenaga kerja, serta instansi ketenagakerjaan terkait guna memperoleh penjelasan berimbang.
Redaksi juga mendorong agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi sehingga fakta, tanggung jawab, dan pemenuhan hak para pekerja dapat dipastikan secara hukum. (Syam)
