BOGOR, MPI – Perselisihan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan pertambangan semakin memanas, mencapai titik yang mengundang tanya sekaligus memicu kekhawatiran. Bupati Bogor secara resmi mengajukan permohonan kepada pihak provinsi agar kembali membuka izin usaha pertambangan yang sebelumnya telah ditutup. Tuntutan ini kemudian bergema di ruang publik, di mana sejumlah massa demonstran menyuarakan aspirasi yang cukup mencolok: jika kegiatan pertambangan tetap dilarang, maka Kabupaten Bogor sebaiknya melepas diri dari Jawa Barat dan bergabung ke dalam wilayah Provinsi Banten.
Sebagai warga asli Lebak, Banten yang telah bertahun-tahun mengamati, meneliti, dan menelaah berbagai kebijakan yang berlaku di kawasan Bogor Raya, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan ini. Polemik yang terjadi bukan sekadar soal perebutan wewenang antarpemerintah, melainkan cerminan nyata dari kegagalan besar dalam memahami fungsi wilayah, potensi ekonomi yang dimiliki, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Baik usulan untuk membuka kembali kegiatan pertambangan maupun wacana pemindahan wilayah ke provinsi lain adalah langkah yang tidak tepat. Keduanya tidak akan menyelesaikan akar masalah yang ada, justru berpotensi memicu dampak buruk yang jauh lebih luas dan berbahaya.
Di Balik Permohonan Bupati: Tanda Ketergantungan yang Merugikan Masa Depan
Permohonan yang diajukan Bupati agar izin pertambangan dibuka kembali menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah daerah dalam membangun struktur ekonomi yang sehat, beragam, dan berkelanjutan. Selama puluhan tahun, pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Bogor selalu didasari pola pikir jangka pendek: mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam sebesar-besarnya demi keuntungan sesaat, tanpa mempertimbangkan apa dampak yang akan muncul di masa depan.
Ketika pihak provinsi mengambil kebijakan menutup kegiatan pertambangan demi menjaga kesesuaian tata ruang dan fungsi lingkungan yang vital, alih-alih berusaha memperbaiki diri dan mencari alternatif sumber pendapatan ekonomi, pemerintah kabupaten malah memilih mengajukan permohonan agar kegiatan yang merusak itu diizinkan kembali. Hal ini menunjukkan betapa parahnya ketergantungan pendapatan daerah pada sektor galian C.
Padahal, Kabupaten Bogor memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, pariwisata, dan jasa—ketiga sektor ini memiliki nilai ekonomi yang berjangka panjang dan jauh lebih ramah lingkungan. Mengapa potensi yang menjanjikan itu tidak dikembangkan secara maksimal? Mengapa yang menjadi prioritas justru kegiatan yang terbukti merusak infrastruktur jalan, mencemari sumber air, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor?
Permohonan ini sama sekali bukan bentuk perjuangan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Sebaliknya, ini lebih merupakan upaya mempertahankan kepentingan kelompok tertentu sekaligus mempertahankan kebiasaan buruk dalam tata kelola daerah. Mengizinkan kembali kegiatan pertambangan berarti mengorbankan keselamatan ribuan warga hanya demi menambah kas daerah dalam waktu singkat, sementara dampak buruk yang ditimbulkannya akan dirasakan dan harus ditanggung oleh generasi mendatang.
Seruan Pindah ke Banten: Aspirasi Berbasis Emosi, Bukan Pemahaman yang Benar
Hal yang paling ironis adalah munculnya tuntutan dari sejumlah demonstran yang menyatakan siap memindahkan wilayah administrasi Kabupaten Bogor ke Provinsi Banten jika izin pertambangan tidak dikabulkan. Sebagai orang asli Banten, saya justru merasa prihatin dan sedikit malu melihat usulan semacam ini muncul.
Anggapan bahwa berpindah ke Banten akan membuat seluruh aturan yang dianggap ketat hilang dan kegiatan pertambangan bisa berjalan sebebas-bebasnya adalah kesalahpahaman yang sangat mendasar dan keliru. Perlu dipahami bahwa aturan mengenai perlindungan lingkungan, penataan ruang wilayah, serta perizinan kegiatan pertambangan bersifat nasional dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia—tidak terkecuali di Provinsi Banten.
Di daerah asal saya sendiri, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan berjalan sangat ketat. Kami di Banten paham betul betapa parah kerusakan yang bisa ditimbulkan jika eksploitasi alam dilakukan secara sembarangan. Bahkan hingga saat ini, Banten masih terus berjuang keras memperbaiki dan menata ulang kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab di masa lalu. Jadi, berpindah ke Banten tidak akan mengubah aturan main yang berlaku, yang berubah hanyalah nama provinsi yang tertera di dokumen-dokumen resmi pemerintahan.
Lebih dari itu, usulan ini menunjukkan betapa dangkalnya cara berpikir dan berdiskusi di ruang publik Kabupaten Bogor saat ini. Nasib sebuah wilayah yang luas dan memiliki fungsi strategis—sebagai paru-paru kawasan dan daerah penampungan air yang menunjang kehidupan jutaan orang—digantungkan sepenuhnya hanya demi kelangsungan satu sektor usaha yang terbukti merusak. Rela mengubah batas wilayah administrasi negara hanya demi keuntungan segelintir pihak, tanpa mempertimbangkan dampak sosial, budaya, maupun kerumitan proses administrasi yang harus dijalani, adalah tindakan yang sepenuhnya berbasis emosi dan tidak didasari akal sehat. Ini bukanlah bentuk perjuangan, melainkan kemunduran cara berpikir dalam menyikapi masalah publik.
Konflik Wewenang: Rakyatlah yang Menjadi Korban Utama Perselisihan
Pertikaian yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekali lagi menegaskan adanya masalah mendasar yang kerap terjadi dalam sistem birokrasi di negeri ini: tumpang tindihnya batas wewenang serta tidak adanya keselarasan visi pembangunan antarpihak. Pemerintah kabupaten merasa hak dan kewenangannya diambil alih, sedangkan pemerintah provinsi merasa berkewajiban menjaga kepentingan wilayah yang lebih luas dan berjangka panjang. Namun, di tengah perdebatan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang salah, ada satu pihak yang paling menderita: rakyat biasa.
Warga Kabupaten Bogor setiap hari harus menanggung dampak nyata dari situasi ini: jalanan yang rusak parah akibat dilewati truk-truk pengangkut hasil tambang, sungai yang keruh dan tercemar sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan, banjir yang selalu terjadi setiap musim hujan, serta semakin sulitnya mendapatkan akses air bersih. Ketika pertambangan beroperasi, mereka menderita karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ketika pertambangan ditutup, mereka dibuat bingung dan cemas karena tidak ada solusi ekonomi pengganti yang jelas dan terjamin keberlanjutannya. Pemerintah sibuk saling menyalahkan dan mempertahankan posisi masing-masing, namun tidak ada pihak yang bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang telah terjadi maupun menyiapkan solusi ekonomi yang manusiawi dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pandangan Kritis: Masalahnya Bukan Lokasi, Melainkan Cara Mengelola
Saya tegaskan dengan tegas: akar permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bogor bukanlah terletak di bawah provinsi mana wilayah ini bernaung, dan juga bukan karena izin pertambangan yang tidak diberikan. Masalah utamanya terletak pada cara pandang dan strategi pengelolaan wilayah yang selama ini diterapkan, yang ternyata jauh dari tepat dan tidak sesuai dengan kondisi asli wilayah tersebut.
Kabupaten Bogor adalah wilayah yang memiliki posisi sangat strategis, berfungsi sebagai kawasan penyangga, sekaligus berperan penting sebagai daerah penampungan air yang menunjang kehidupan banyak orang. Jika dilihat dari sisi geologis dan ekologis, wilayah ini sebenarnya tidak cocok untuk dijadikan lokasi kegiatan pertambangan terbuka dalam skala besar. Memaksakan kegiatan semacam ini sama saja dengan menggali lubang bahaya yang suatu saat bisa menimbulkan bencana bagi keselamatan seluruh warga yang tinggal di sini.
Membuka kembali kegiatan pertambangan adalah keputusan yang akan menghancurkan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Sementara itu, memindahkan wilayah ke provinsi lain hanya akan memindahkan lokasi masalah, bukan menyelesaikannya sampai ke akar-akarnya. Saya yakin pula bahwa masyarakat Banten pun tidak akan menyetujui rencana ini jika masuknya Kabupaten Bogor ke dalam wilayah kami berarti ikut masuknya pula masalah kerusakan alam yang sama yang selama ini dihadapi.
Yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bogor bukanlah perubahan status administrasi, melainkan perubahan besar dalam strategi pembangunan. Sudah saatnya berhenti mengandalkan alam hanya untuk diambil kekayaannya, dan mulai mengembangkan potensi alam yang ada demi keuntungan yang berjangka panjang—seperti mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian yang ramah lingkungan. Berhenti hanya menuntut hak, dan mulailah menjalankan kewajiban menjaga lingkungan yang menjadi penopang kehidupan kita semua.
Kesimpulan: Berhenti Menuntut, Mulai Berbenah Diri
Polemik ini seharusnya menjadi momen kesadaran bersama bagi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat luas. Mengajukan permohonan untuk membuka kembali kegiatan pertambangan adalah langkah mundur yang berbahaya. Sedangkan seruan untuk berpindah provinsi adalah solusi semu yang tidak akan membawa perbaikan apa pun.
Sebagai aktivis yang peduli dengan perkembangan kawasan Bogor Raya sekaligus anak bangsa asal Banten, saya berharap Bupati Bogor dan mereka yang menyuarakan aspirasi tersebut mau membuka mata dan pikiran. Jangan lagi mengorbankan masa depan anak cucu kita hanya demi keuntungan yang bisa dinikmati dalam waktu singkat saja. Banten tidak membutuhkan beban masalah lingkungan baru, dan Kabupaten Bogor pun tidak pantas menjadi wilayah yang rusak dan kehilangan keindahannya hanya karena keserakahan dan cara berpikir yang sempit.
Solusi yang sebenarnya tidak terletak pada perubahan batas wilayah maupun dibukanya kembali kegiatan pertambangan. Solusinya ada pada keberanian untuk mengubah arah kebijakan pembangunan: menyusun sistem ekonomi yang selaras dengan kelestarian alam, menegakkan aturan tata ruang yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab menjaga apa yang kita miliki sekarang—bukan merusak apa yang sebenarnya kita pinjam dari generasi mendatang. Jangan sampai Kabupaten Bogor yang indah ini hanya tinggal menjadi kenangan semata, hanya karena kita gagal melihat lebih jauh ke depan.
Penulis: Ahmad Rohani
Aktivis Bogor Raya, Asal Lebak – Banten
