CIBINONG, MPI – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anggota. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Dekopinda yang dihadiri Ketua Dekopinda Kabupaten Bogor, Pepi Januar Pelita, S.Kom., M.Pd, serta Wakil Bupati Bogor, H. Ade Ruhandi, S.E.
Dalam kesempatan tersebut, Bidang Advokasi Dekopinda Kabupaten Bogor yang diwakili Deden Setiawan, S.H., menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dari anggota koperasi sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan anggota.
“Kami sangat terbuka terhadap setiap masukan. Fokus utama kami adalah melindungi dan menyejahterakan anggota. Jika ada kendala, kami memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikannya secara transparan demi kepentingan bersama,” ujar Deden Setiawan kepada wartawan, pada Kamis (16/7).
Menurutnya, Bidang Advokasi memiliki peran penting dalam memastikan seluruh hak anggota koperasi terpenuhi, mulai dari pendampingan akses permodalan, penyelesaian sengketa, hingga peningkatan literasi keuangan agar anggota semakin mandiri dan mampu mengembangkan usahanya.
“Bidang Advokasi hadir untuk memastikan hak-hak anggota terpenuhi, baik dalam hal akses permodalan, penyelesaian sengketa, maupun edukasi literasi keuangan. Kami akan memberikan pendampingan yang adil, profesional, dan transparan kepada seluruh anggota,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dekopinda Kabupaten Bogor, Pepi Januar Pelita, menegaskan bahwa penguatan tata kelola koperasi menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kemajuan koperasi di Kabupaten Bogor.
“Kami akan mengoptimalkan tata kelola organisasi, memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada keberlanjutan usaha anggota koperasi di lapangan,” ungkap Pepi.
Melalui komitmen tersebut, Dekopinda Kabupaten Bogor berharap koperasi dapat terus berkembang sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya serta masyarakat.
Red
