Oleh: Prof. Eggi Sudjana
Matapenaindonesia.co.id – ALLAAH Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
يٰۤاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰٮكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13).
Dalam sejarah hubungan internasional, sedikit peristiwa yang memiliki pengaruh moral dan politik sebesar Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung, Indonesia, merupakan pernyataan politik global dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang baru merdeka. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa dunia tidak boleh lagi didominasi oleh kekuatan besar yang menentukan nasib negara lain. Bahwa tampak jelas Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut merupakan implementasi dari Surah ke 49 ayat 13 yang diungkap di muka.
Konferensi ini diprakarsai oleh Presiden Indonesia Ir. Soekarno, yang saat itu mengajak negara-negara Asia dan Afrika untuk bersatu melawan kolonialisme serta membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Seruan Soekarno dalam pidato pembukaan konferensi itu menegaskan bahwa dunia baru harus lahir dari solidaritas bangsa-bangsa yang pernah mengalami penjajahan.
Lebih dari tujuh puluh tahun kemudian, dunia kembali menyaksikan munculnya berbagai forum internasional baru yang mengklaim bertujuan menjaga stabilitas global. Salah satu yang menjadi sorotan saat ini adalah Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tujuan yang disebut-sebut untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.
Namun, forum ini menimbulkan pertanyaan serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia, apakah ini benar-benar sejalan dengan semangat Bandung (Dasa Sila) atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955?
Konferensi Asia Afrika lahir dalam konteks dunia yang sedang berada dalam ketegangan Perang Dingin, yaitu persaingan kekuatan global antara blok Barat dan blok Timur (AS dan USSR/Sovyet, kini Rusia).
Banyak negara Asia dan Afrika yang baru merdeka saat itu tidak ingin terseret dalam pertarungan dua kekuatan besar tersebut. Karena itu muncul gagasan untuk membangun solidaritas antarnegara berkembang.
Selain Soekarno, sejumlah tokoh dunia ikut berperan dalam konferensi tersebut, di antaranya Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Burma atau Myanmar U Nu, Perdana Menteri Pakistan Mohammad Ali Bogra, dan Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka John Kotelawala.
Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, India, China, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Arab Saudi, Turki, Thailand, Filipina, Sudan, Ethiopia, dan berbagai negara lainnya. Tokoh penting lainnya adalah Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai serta Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam solidaritas negara-negara berkembang saat itu.
Salah satu hasil paling penting dari konferensi tersebut adalah lahirnya Dasasila Bandung, yaitu sepuluh prinsip hubungan internasional yang menekankan perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
– Menghormati hak asasi manusia dan tujuan Piagam PBB.
– Menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.
– Mengakui persamaan semua bangsa dan ras.
– Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
– Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri.
– Tidak menggunakan perjanjian pertahanan untuk kepentingan negara besar.
– Menolak agresi atau serangan militer.
– Menyelesaikan konflik melalui cara damai.
– Mengembangkan kerja sama internasional.
– Menghormati hukum internasional.
Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi inspirasi lahirnya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, yaitu gerakan negara-negara yang tidak ingin berpihak pada kekuatan besar dunia.
Konferensi Bandung memberikan dampak besar dalam sejarah dunia. Setelah pertemuan tersebut, banyak negara di Afrika memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Eropa. Selain itu, konferensi ini juga memperkuat solidaritas negara-negara berkembang yang sering disebut sebagai Global South (kelompok negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin).
Bandung juga memperkuat prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yaitu kebijakan untuk tidak memihak pada kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.
Board of Peace (BoP) dalam Geopolitik Modern
Dalam perkembangan geopolitik global saat ini, berbagai forum internasional bermunculan untuk merespons konflik dunia. Salah satunya adalah Board of Peace (BoP), yang disebut sebagai forum kerja sama keamanan global.
Forum ini dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan tujuan yang diklaim untuk menangani konflik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ikut bergabung dan terlibat dalam forum tersebut. Langkah ini kemudian memicu diskusi dan kritik dari berbagai kalangan. Setelah terjadi perbedaan pandangan dalam negeri atas langkah Presiden gabung dalam BoP, Prabowo mengundang dialog para mantan presiden, wakil, ulama, dan mantan menteri luar negeri ke Istana Merdeka, Jakarta. Bukti adanya komunikasi yang belum sepenuhnya tuntas. Pertanyaannya, dari mana datangnya masukan kepada Presiden bergabung ke BoP?
Untuk menilai apakah BoP sejalan dengan semangat Bandung, penting melihat rekam jejak kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Donald Trump.
Dalam berbagai kebijakan geopolitiknya, Trump dikenal memiliki hubungan politik yang sangat dekat dengan pemerintahan Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Dukungan tersebut sering menjadi sorotan dunia, terutama dalam konteks konflik Palestina yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang adil.
Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga sering diwarnai oleh ketegangan dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran. Ketegangan ini kerap menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan keamanan global yang dipromosikan Washington lebih dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik daripada prinsip netralitas perdamaian.
Trump juga dikenal menjalankan kebijakan perdagangan yang keras melalui penerapan tarif tinggi terhadap berbagai negara. Kebijakan ini memicu apa yang sering disebut sebagai perang tarif dagang (trade tariff war), persaingan ekonomi global melalui kenaikan pajak impor yang dapat menekan ekonomi negara lain.
Bagi banyak negara berkembang, praktik semacam ini merupakan bentuk dominasi ekonomi global, yang dalam perspektif sejarah memiliki kemiripan dengan pola tekanan ekonomi pada masa kolonial.
Mengapa Langkah Bergabung ke BoP Dinilai Ahistoris
Dalam perspektif sejarah diplomasi Indonesia, langkah bergabung dalam forum seperti BoP oleh Presiden Prabowo Subianto oleh sebagian kalangan dinilai berpotensi ahistoris, yaitu tidak sejalan dengan warisan diplomasi yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955.
Penilaian tersebut muncul karena beberapa prinsip utama Dasasila Bandung justru menolak dominasi kekuatan besar dalam hubungan internasional, penggunaan aliansi keamanan untuk kepentingan negara adidaya, agresi militer terhadap negara lain, dan tekanan politik maupun ekonomi terhadap negara yang lebih lemah.
Rekam jejak kebijakan geopolitik yang dikaitkan dengan kepemimpinan Donald Trump bertentangan dengan prinsip-prinsip Dasar Sila Bandung.
Karena itu, penulis dan berbagai pengamat menilai bahwa jika Indonesia tetap berada dalam orbit forum yang dipimpin kekuatan besar dengan rekam jejak geopolitik yang buruk, maka langkah tersebut dapat dipandang sebagai penyimpangan dari semangat Bandung.
Sejarah diplomasi Indonesia menunjukkan bahwa negara ini pernah memainkan peran penting sebagai pelopor solidaritas negara berkembang. Warisan Soekarno melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadikan Indonesia dihormati sebagai salah satu penggerak perdamaian dunia yang independen.
Karena itu muncul pandangan bahwa Indonesia seharusnya kembali menegaskan posisi tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu aktif memperjuangkan perdamaian dunia tetapi tidak berada dalam orbit kekuatan besar manapun.
Dalam perspektif ini, mohon dengan hormat agar mempertimbangkan kembali keterlibatan dalam forum BoP. Pemimpin forum BoP tersebut terbukti tidak sejalan dengan semangat Dasasila Bandung, maka keluar dari pengaruh politik kekuatan besar di bawah kekuasaan Trump adalah langkah yang lebih konsisten dengan sejarah diplomasi Indonesia (Dasa Sila Bandung / KAA 55).
Penutup
Bandung 1955 adalah sejarah penting dunia dan simbol keberanian bangsa-bangsa yang pernah dijajah untuk berdiri sejajar di panggung dunia.
Warisan tersebut mengajarkan bahwa perdamaian tidak boleh dibangun melalui dominasi militer maupun tekanan ekonomi, tetapi melalui keadilan, kedaulatan, dan solidaritas antarbangsa.
Karena itu, ketika Indonesia menghadapi pilihan geopolitik di era modern, pertanyaan yang patut direnungkan adalah, apakah langkah-langkah diplomasi hari ini masih setia pada semangat Bandung, atau justru menjauh dari warisan yang dahulu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa Asia dan Afrika.
Bogor, Selasa, 10 Maret 2026, 08:54 Wib.
