BOGOR | MATA PENA INDONESIA – Prof Dr Eggi Sudjana, SH., M.Si atau degan panggilan akrabnya Brother Eggi Sudjna (BES) dalam Mutiara Hikmah (MH) Kamis, 12 November 2026, mengangkat tema besar tentang hakikat kekuasaan dalam perspektif Al-Qur’an melalui QS. Ali ‘Imran ayat 26. Dalam kajian tersebut, BES menegaskan bahwa kekuasaan mutlak atau Absolute Power sepenuhnya merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Manusia, mulai dari pejabat terkecil hingga Presiden dan Wakil Presiden, hanyalah pihak yang menerima amanah kekuasaan atas kehendak-Nya.
Kajian Mutiara Hikmah kali ini juga dikaitkan dengan dinamika politik nasional, khususnya polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjadi perhatian publik. BES menghubungkan pesan Al-Qur’an mengenai pemberian dan pencabutan kekuasaan dengan agenda DPR RI terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
Artinya:
“Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'”
(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 26).
Menurut BES, secara mutlak atau absolut, persoalan KEKUASAAN merupakan wilayah dan hak milik ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA.
Jika Allah menghendaki seseorang menjadi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, hingga pemegang jabatan terkecil sekalipun seperti RT dan RW, maka hak penentunya adalah ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA.
Membaca fenomena kekuasaan melalui perspektif tersebut dinilai sangat berguna dibandingkan pendekatan sekular yang hanya mengandalkan usaha manusia seolah-olah manusia dapat menentukan segala sesuatunya sendiri.
BES kemudian mengajak masyarakat menyaksikan fenomena politik yang sedang berlangsung, khususnya mengenai posisi Gibran Rakabuming Raka. Apakah Gibran dapat bertahan karena pengaruh Jokowi, sang ayah yang merupakan mantan Presiden RI ke-7, atau justru akan mengalami pencabutan kekuasaan karena telah menjadi kehendak ALLAH, bukan semata-mata karena kekuatan fraksi-fraksi yang mengajukan pemakzulan?
Konsekuensi logisnya, menurut BES, jangan berhenti hanya pada persoalan pemakzulan Gibran. Masyarakat juga perlu melihat kembali riwayat Gibran menjadi Wakil Presiden, yang menurut analisa dan keterangan BES tidak terlepas dari permintaan Prabowo Subianto kepada Jokowi, ayah Gibran, sebanyak kurang lebih lima kali.
BES mempertanyakan apakah Prabowo akan membantu Gibran dalam menghadapi persoalan tersebut. Jika ada, hal itu dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral politik. Namun, apabila tidak, hal tersebut juga perlu dilihat sebagai kemungkinan strategi dan taktik politik yang diperhitungkan.
Dalam hal ini, BES menyampaikan bahwa masyarakat boleh berbeda pendapat dan analisa, asalkan menggunakan cara OST JUBEDIL.
Lantas, bagaimana analisa yang tepat?
BES MENGANALISA: TADABBUR QS. ALI ‘IMRAN AYAT 26 DAN FENOMENA KEKUASAAN
Dalam Mutiara Hikmah Kamis, 12 November 2026, BES menyampaikan bahwa hari tersebut bertepatan dengan agenda Rapat Paripurna DPR RI mengenai pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sementara ayat yang dibahas adalah Malikal Mulki atau Pemilik Kekuasaan Mutlak.
Menurut BES, pembahasan harus dimulai dengan tadabbur sebelum masuk pada analisa OST JUBEDIL.
1. TADABBUR QS. ALI ‘IMRAN AYAT 26: MALIKAL MULKI, PEMILIK KERAJAAN MUTLAK
Qulillahumma Malikal Mulki
Artinya, katakanlah, wahai Allah Pemilik Kerajaan.
Malikal Mulk adalah Pemilik Mulk. Mulk dengan dhammah, fathah, dan kasrah memiliki makna Ihthawa, yakni memiliki sekaligus mampu melakukan tasarruf atau mengatur.
Allah bukan hanya Malik atau Raja, tetapi Malikal Mulk, Pemiliknya Raja dan Pemiliknya Kerajaan. Kekuasaan-Nya mencakup makro dan mikro, langit dan bumi. Mulai dari RT, RW, hingga Presiden, Wakil Presiden dan Menteri, semuanya merupakan Mamluk, yakni milik-Nya.
Tu’til Mulka Man Tasya’ Wa Tanzi’ul Mulka Mimman Tasya’
Artinya, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki.
Kata Tu’ti yang berarti memberi didahulukan sebelum Tanzi’ yang berarti mencabut. Menurut BES, hal ini merupakan bentuk targhib, yakni motivasi terlebih dahulu sebelum ancaman.
BES merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir As-Sa’di bahwa pemberian dan pencabutan kekuasaan tidak menafikan adanya asbab kauniyah dan asbab diniyah.
Iman, amal saleh, ijma’, i’dad quwwah, kesabaran, serta tidak melakukan pertentangan atau tanazu’ merupakan sebab-sebab yang Allah jadikan untuk tetapnya kekuasaan.
Namun, seluruh sebab tersebut tetap tunduk kepada Masyi’ah dan Qadar Allah. Tidak ada satu pun sebab yang berdiri sendiri.
Wa Tu’izzu Man Tasya’ Wa Tudzillu Man Tasya’
Artinya, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki.
Menurut BES, kemuliaan atau Izah bukan semata-mata karena nasab ayah yang pernah menjabat sebagai Presiden ke-7. Begitu pula kehinaan atau Dzillah bukan semata-mata karena kekuatan fraksi-fraksi politik.
Biyadikal Khairu Innaka Ala Kulli Syai’in Qadir
Artinya, di Tangan-Mu segala kebajikan dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kata Biyadika menunjukkan pengkhususan atau ikhtishash, yakni hanya di tangan Allah. Bukan di tangan oligarki, bukan di tangan buzzer 100M, dan bukan pula di tangan fraksi-fraksi politik.
Bahkan, pemberian dan pencabutan kekuasaan, yakni I’ta’ dan Naz’, semuanya merupakan bagian dari kehendak Allah yang mengandung hikmah dan kemaslahatan.
Asbabun Nuzul
BES juga menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut. Ketika Rasulullah menjanjikan bahwa istana Hirah, istana-istana Romawi yang merah, serta istana Shan’a akan dibuka untuk umatnya, kaum munafik dan Yahudi mempertanyakan dari mana Muhammad akan memperoleh kekuasaan Persia dan Romawi.
Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa Allah-lah Malikal Mulk, Pemilik seluruh kekuasaan dan kerajaan, yang memberikan kekuasaan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.
Dari tadabbur tersebut, BES menegaskan bahwa kekuasaan mutlak milik Allah. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, hingga RT dan RW merupakan pihak yang menerima kekuasaan atas kehendak-Nya.
Pendekatan sekular yang seolah-olah manusia menentukan semuanya sendiri tanpa mengakui Malikal Mulk merupakan cara pandang yang ditolak oleh pesan utama ayat tersebut.
2. FENOMENA HARI INI: FAKTA HUKUM, BUKAN ANGAN-ANGAN
BES kemudian menghubungkan tadabbur QS. Ali ‘Imran ayat 26 dengan dinamika politik nasional, khususnya persoalan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada Kamis, 12 November 2026, DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Berdasarkan informasi yang disampaikan DPR RI pada 11 November 2026, usulan tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
A. Usulan HMP, bukan keputusan pemakzulan
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Adapun rincian dukungan berdasarkan keterangan resmi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa adalah:
- PDIP: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Demokrat: 18 anggota.
Total: 120 anggota DPR.
Usulan tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota dari lintas fraksi.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pengajuan HMP bukan berarti Gibran telah resmi dimakzulkan. Usulan tersebut merupakan pintu masuk proses konstitusional yang harus melalui tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.
B. Dasar hukum yang menjadi perhatian publik
Polemik persyaratan pendidikan Gibran berkaitan dengan dua putusan pengadilan.
Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Putusan tersebut menjadi salah satu dasar yang dirujuk para pengusul HMP.
Kedua putusan tersebut menjadi bagian dari dinamika hukum yang sekarang dibawa ke ranah politik dan konstitusional melalui DPR.
Dalam konteks ini, kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai persyaratan konstitusional.
C. Niat mundur Gibran dan respons Presiden Prabowo
Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika putusan MK dan MA.
Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Gibran kemudian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD sampai S1 serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
Menurut BES, persoalan niat pengunduran diri tersebut harus dibedakan dari pengunduran diri yang telah berlaku secara resmi menurut ketentuan hukum.
Dengan demikian, pada saat Mutiara Hikmah ini disampaikan, posisi Gibran belum dapat dinyatakan telah berakhir hanya karena adanya pernyataan niat mundur maupun pengajuan HMP.
3. ANALISA OST JUBEDIL: OBJEKTIF, SISTEMATIS, TUNTAS, JUJUR, BUKA DATA, LIHAT DALIL
BES menyampaikan bahwa analisa terhadap persoalan kekuasaan Gibran harus menggunakan metode OST JUBEDIL.
O – OBJEKTIF FAKTA
Kekuasaan adalah milik Malikal Mulk, tetapi Allah menjalankan kehendak-Nya melalui sunnatullah.
Ada asbab kauniyah, yakni sebab-sebab yang berkaitan dengan mekanisme duniawi, termasuk prosedur UUD 1945 Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 serta UU MD3 Pasal 79 dan ketentuan terkait penggunaan hak DPR.
Ada pula asbab diniyah, termasuk kejujuran dan kebenaran dokumen.
Karena itu, persoalan ini tidak dapat hanya disederhanakan menjadi klaim karena pengaruh ayah atau karena kekuatan fraksi. Keduanya merupakan sebab dalam dinamika politik, sedangkan kekuasaan mutlak tetap berada dalam kehendak Allah.
S – SISTEMATIS RANGKAIAN
BES menguraikan dua rangkaian peristiwa.
Pertama, riwayat Gibran menjadi Wakil Presiden. Menurut versi dan analisa BES, terdapat sekitar lima kali permintaan Prabowo kepada Jokowi terkait pencalonan Gibran. Hal tersebut dipandang sebagai bagian dari asbab I’ta’, yakni sebab-sebab pemberian kekuasaan.
Kedua, munculnya potensi pencabutan kekuasaan melalui proses hukum, putusan MA dan MK, serta mekanisme konstitusional yang sedang menjadi perhatian DPR. Hal tersebut dipandang sebagai bagian dari asbab Naz’.
Keduanya dikaitkan dengan firman Allah:
Tu’til Mulka Man Tasya’ Wa Tanzi’ul Mulka Mimman Tasya’.
Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki-Nya.
Pemberian dan pencabutan kekuasaan berlangsung menurut kehendak Allah melalui sebab-sebab yang telah ditetapkan-Nya.
T – TAKTIS POLITIK DAN TANGGUNG JAWAB MORAL
BES kemudian mengajukan pertanyaan mengenai tanggung jawab moral politik Presiden Prabowo Subianto.
Jika Prabowo membantu Gibran bertahan melalui jalur konstitusional, sebagaimana saran yang disampaikan kepada Gibran untuk memperjuangkan dokumen pendidikan melalui PTUN dan jalur hukum lainnya, hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral politik.
Dalam perspektif BES, hal itu merupakan bagian dari makna:
Wa Tu’izzu Man Tasya’, yakni memuliakan siapa yang Allah kehendaki.
Namun, apabila Prabowo tidak melakukan intervensi dan membiarkan proses konstitusional berjalan melalui DPR, MK, dan MPR, hal tersebut juga dapat dipandang sebagai strategi politik yang jitu.
Sebab, dengan demikian, Prabowo menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan tidak semestinya ditentukan oleh pengaruh keluarga atau dinasti politik, melainkan harus tunduk pada mekanisme hukum dan konstitusi.
Dalam analisa BES, kekuasaan bukan milik dinasti, melainkan amanah yang bersifat mu’arah atau pinjaman.
BES menghubungkan pandangan tersebut dengan tafsir Sayyid Qutb mengenai Malikul Mulk, bahwa kekuasaan merupakan pinjaman atau ‘ariyah yang dapat ditarik kembali oleh Pemiliknya apabila persyaratan yang ditetapkan dilanggar oleh pihak yang menerima amanah.
JUBEDIL: JUJUR, BUKA DATA, LIHAT DALIL
1. JUJUR
Jangan menutup fakta bahwa terdapat 120 anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP, melampaui syarat minimal 25 anggota.
Namun, harus jujur pula bahwa 120 anggota merupakan sekitar 20,7 persen dari total 580 anggota DPR.
Angka tersebut belum memenuhi persyaratan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR, serta dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir untuk mengajukan pendapat kepada MK.
Dengan demikian, 120 tanda tangan bukan keputusan pemakzulan.
2. BUKA DATA
Data pendidikan menjadi persoalan inti yang harus dibuka secara terang dan transparan.
BES menyoroti surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi bagian dari polemik dan telah dipersoalkan dalam proses hukum.
Jika dokumen tersebut dinyatakan tidak sah, maka konsekuensi logisnya bukan hanya melihat persoalan Gibran, tetapi juga mengevaluasi sistem rekrutmen dan verifikasi persyaratan pencalonan yang meloloskannya.
3. LIHAT DALIL
BES menempatkan dua landasan sebagai dasar analisa.
Pertama, dalil Al-Qur’an, khususnya QS. Ali ‘Imran ayat 26 tentang Malikal Mulk, bahwa Allah adalah pemilik dan penentu mutlak kekuasaan.
Kedua, dalil konstitusi, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Karena itu, menurut BES, proses hukum dan konstitusional harus dilihat secara utuh dan tidak berhenti hanya pada perdebatan politik atau pernyataan niat pengunduran diri.
4. KESIMPULAN OST JUBEDIL: KEKUASAAN BERTAHAN ATAU TUMBANG, ALLAH PEMILIKNYA
BES menyimpulkan bahwa bertahan atau tumbangnya kekuasaan Gibran bukan semata-mata karena pengaruh Jokowi sebagai ayah yang pernah menjadi Presiden RI ke-7, bukan pula semata-mata karena kekuatan delapan fraksi di DPR.
Keduanya hanyalah bagian dari asbab atau sebab-sebab yang terjadi dalam dinamika kehidupan politik.
Hakikat penentu kekuasaan tetap berada pada firman Allah:
Biyadikal Khairu Innaka Ala Kulli Syai’in Qadir.
Di tangan Allah segala kebajikan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Allah memberikan dan mencabut kekuasaan melalui sebab-sebab yang telah ditetapkan-Nya, termasuk dokumen yang sah atau tidak sah, serta prosedur DPR, MK, dan MPR yang harus dijalankan secara jujur dan sesuai konstitusi.
TANGGUNG JAWAB MORAL POLITIK PRABOWO JANGAN DIABAIKAN
Konsekuensi logis dari analisa BES adalah jangan berhenti hanya pada persoalan pemakzulan Gibran.
Masyarakat juga harus melihat dari hulu, bagaimana proses Gibran menjadi Wakil Presiden, termasuk riwayat permintaan Prabowo kepada Jokowi yang menurut BES terjadi sekitar lima kali.
Di sinilah tanggung jawab moral politik Prabowo perlu menjadi perhatian.
Apakah Prabowo akan menjalankan prinsip Wa Tu’izzu Man Tasya’, yakni membantu melalui cara-cara konstitusional, memberikan kesempatan untuk membuktikan dokumen, atau apabila terjadi kekosongan jabatan, mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945?
Ataukah Prabowo memilih prinsip Wa Tanzi’ul Mulka, yakni membiarkan proses berjalan sebagai strategi untuk menjaga jarak dari persoalan dinasti politik dan mempertahankan integritas pemerintahannya sendiri?
Menurut BES, jika Prabowo membantu secara terbuka sesuai konstitusi, hal tersebut merupakan sesuatu yang baik dan dapat menjadi wujud tanggung jawab moral politik.
Sebaliknya, jika Prabowo tidak membantu dan membiarkan proses HMP berjalan sesuai mekanisme hingga tahapan konstitusional berikutnya, hal tersebut juga dapat dipandang sebagai strategi dan taktik politik yang tepat.
Pada akhirnya, semua harus dikembalikan kepada ketentuan ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA sebagai Pemilik Kekuasaan Mutlak.
Salam Jihad dan Sabar.
Brother Eggi Sudjana (BES)
