MAJALENGKA, MPI – Sekretaris Yayasan Bakti Mitra Widyatama, M. Nurman, angkat bicara terkait viralnya penolakan paket menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan di sejumlah sekolah yang dilayani dapur SPPG milik yayasan tersebut.
Saat ditemui pada Kamis (05/03/2026), Nurman menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi serta memastikan pihak yayasan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dapur SPPG.
Menurutnya, yayasan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas menu serta variasi makanan bergizi bagi para penerima manfaat program.
“Kami dari Yayasan tidak pernah mengintervensi menu di SPPG, karena di sana sudah ada staf dapur dan pengawas gizi yang memahami bagaimana komposisi gizi seimbang dan jenis menu yang tepat,” kata Nurman.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan program tersebut yayasan juga telah mengimbau agar setiap menu memiliki perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang jelas. Hal ini penting agar masyarakat memahami bahwa biaya setiap menu bisa berbeda karena adanya variasi bahan makanan.
Menurutnya, tidak semua menu bisa disamakan dengan nilai anggaran yang sama setiap hari.
“Setiap menu itu variasi. Ada yang mungkin lebih dari Rp10.000, ada juga yang di bawah. Itu harus kita edukasi ke masyarakat, karena tidak mungkin setiap hari menunya flat dengan harga yang sama,” ujarnya.
Nurman mencontohkan, apabila seluruh menu dipatok Rp10.000, maka beberapa bahan seperti daging sapi sulit dimasukkan ke dalam menu karena keterbatasan anggaran.
“Kalau kita mengacu Rp10.000 terus, menu seperti daging sapi tidak akan masuk. Padahal kami juga ingin memberikan variasi menu yang lebih baik,” katanya.
Selain persoalan biaya, ia mengakui terdapat kendala teknis di lapangan, terutama dalam penyusunan menu makanan selama Ramadan. Hal ini disebabkan banyaknya pembatasan bahan makanan dalam standar gizi program MBG.
Beberapa bahan makanan seperti makanan ultra processed food (UPF) atau makanan olahan dengan pengawet tidak diperbolehkan digunakan, sehingga menyulitkan staf dapur dalam menyusun menu yang tahan lama hingga waktu berbuka puasa.
“Staf kami juga kebingungan karena banyak larangan. Makanan ultra processed food tidak boleh, makanan frozen juga dibatasi. Sementara makanan dibagikan pagi, tapi dikonsumsi saat berbuka puasa,” jelasnya.
Menurut Nurman, kondisi tersebut menjadi dilema bagi pengelola dapur karena makanan harus disiapkan saat jam sekolah berlangsung, sementara waktu konsumsi siswa berada beberapa jam setelahnya.
Ia juga menyebut sebagian staf pengawas gizi di dapur masih relatif baru sehingga masih beradaptasi dengan standar yang berlaku.
Meski demikian, pihak yayasan memastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap operasional dapur SPPG, khususnya terkait keamanan pangan dan kualitas menu.
“Kami akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap staf SPPG, terutama terkait keamanan pangan dan kualitas menu,” katanya.
Nurman juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang sempat viral tersebut. “Kami memohon maaf sebagai yayasan atas kelalaian yang terjadi. Ini kelalaian yang tidak disengaja karena ada kendala teknis di lapangan,” ucapnya.
Terkait informasi bahwa pihak sekolah bersedia kembali melanjutkan program MBG, Nurman menyatakan pihak yayasan menyambut baik hal tersebut. Namun sebelum program kembali berjalan optimal, pihaknya akan lebih dulu melakukan evaluasi internal.
“Kami menyambut baik jika sekolah ingin melanjutkan. Tapi kami sebagai yayasan perlu mengevaluasi staf dapur terlebih dahulu agar ke depan pelayanan menu bisa lebih baik,” pungkasnya.
[ATS]
Sumber: Tintahijau.com
