BOGOR, MPI – Jalan yang seharusnya menjadi sarana yang aman justru berubah menjadi ancaman mematikan. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Bomang, RT 03 RW 16, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Kamis 23 april 2026 sekitar pukul 09.50 WIB. yang mengakibatkan seorang perempuan paruh baya mengalami luka berat di bagian kepala.
Insiden ini diduga kuat dipicu oleh keberadaan tanggul di badan jalan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas pengamanan maupun rambu peringatan.
Korban yang mengendarai sepeda motor bernomor polisi F 3136 FIO diketahui tertabrak truk diesel bernomor polisi B 9813 NBC setelah kehilangan kendali. Berdasarkan keterangan warga, kedua kendaraan melaju dari arah Bojonggede. Sesampainya di lokasi, pengendara motor diduga terkejut dengan kondisi jalan yang tidak rata, sehingga melakukan pengereman mendadak, menyebabkan kendaraannya oleng, dan akhirnya ditabrak dari belakang oleh truk.
“Pas di lokasi ada tanggul, motor ngerem mendadak, oleng lalu ketabrak truk,” ujar salah seorang saksi di lokasi kejadian, Rabu (23/4/2026).
Korban ditemukan tergeletak di samping kendaraannya dengan luka serius di bagian kepala. Warga sekitar tidak berani memberikan pertolongan langsung, mengingat kondisi korban sangat keritis kemungkinan meninggal dunia dan kemudian di evakusi ke RSUD Kota Bogor.
Kelalaian Infrastruktur !
Ketiadaan rambu peringatan, marka jalan, maupun pengaman di titik tersebut memperkuat dugaan bahwa kecelakaan ini bukan semata-mata kesalahan pengendara. Kondisi jalan yang membahayakan tanpa adanya proteksi dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur publik.
Menanggapi hal ini, Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, Menegaskan serta menilai bahwa insiden ini sebagai kegagalan serius pemerintah daerah (Pemda) dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“Ini bukan sekadar kecelakaan, ini akibat pembiaran. Jalan dibiarkan berbahaya tanpa rambu dan pengamanan. Itu kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Beni, pada Kamis (23/4).
Ia mendesak Bupati Bogor untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Menurutnya, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada level teknis, tetapi harus menyentuh pimpinan yang memegang kendali penuh atas kondisi jalan tersebut.
“Jika benar tidak ada pengamanan, maka sudah seharusnya ada konsekuensi tegas. Kami mendesak Bupati Bogor mencopot Kadis PUPR. Jangan tunggu korban berikutnya,” lanjut Beni.
Peristiwa ini menjadi cerminan lemahnya pengawasan dan standar keselamatan jalan. Jalan yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi jebakan yang mengancam nyawa. Tanpa tindakan cepat dan tegas, risiko serupa berpotensi terus berulang dan memakan korban kembali.
“Keselamatan masyarakat bukan hal yang bisa dinegosiasikan. Ketika infrastruktur yang dikelola negara justru mencelakai rakyatnya, maka itu bukan lagi sekadar kecelakaan, melainkan kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya
(syam)
