KOTA BOGOR, MPI – Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP Bogor Raya) menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Bogor. Organisasi tersebut menilai polemik yang berkembang di tengah masyarakat berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan jika tidak segera ditangani secara transparan dan akuntabel.
KPP Bogor Raya menyebut berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat terkait proses SPMB perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat.
Menurut mereka, proses penerimaan peserta didik harus berjalan objektif, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun praktik yang dapat mencederai rasa keadilan.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara yang harus dijaga integritasnya.
“Ketika masyarakat mempertanyakan integritas pelaksanaan SPMB, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Jangan korbankan masa depan anak-anak demi kepentingan segelintir pihak. Pendidikan bukan ruang untuk titipan, melainkan hak rakyat yang harus dijamin secara adil dan transparan,” tegas Beni Sitepu, pada Selasa, (16/6).
Menurut KPP Bogor Raya, polemik yang terjadi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan SPMB agar ke depan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Desak Gubernur Jawa Barat Turun Tangan
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, KPP Bogor Raya mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengambil langkah konkret guna memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan KPP Bogor Raya antara lain:
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat.
Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku.
Melakukan evaluasi terhadap seluruh kepala SMA Negeri di Kota Bogor.
Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait proses pelaksanaan SPMB.
Menjamin tidak adanya praktik titipan, intervensi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penerimaan murid baru.
Gelar Aksi Damai Peduli Pendidikan
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, KPP Bogor Raya bersama elemen masyarakat berencana menggelar aksi damai yang akan dilaksanakan pada:
📍 Kantor KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat
📅 Rabu, 17 Juni 2026
🕘 Pukul 09.00 WIB
Aksi tersebut disebut sebagai seruan moral kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjaga marwah pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh peserta didik.
Ajak Masyarakat Kawal SPMB
KPP Bogor Raya juga mengajak masyarakat, orang tua siswa, mahasiswa, aktivis, serta pemerhati pendidikan untuk bersama-sama mengawal proses SPMB agar berlangsung jujur, transparan, dan berkeadilan.
“Jika pendidikan kehilangan keadilan, maka masa depan generasi bangsa ikut dipertaruhkan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus turut mengawal agar sistem pendidikan berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan peserta didik,” ujar Beni Sitepu.
KPP Bogor Raya menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bukan menjadi ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan hak peserta didik dan masyarakat luas.
Hidup Pendidikan yang Bersih!
Tolak Praktik yang Mencederai Keadilan dalam SPMB!
Evaluasi KCD Pendidikan Wilayah II dan Seluruh Kepala SMA Negeri di Kota Bogor!
(Syam)
