KOTA BOGOR, MPI – Aktivis Kota Bogor, Beni Sitepu, melontarkan kritik keras terhadap kehadiran pejabat Pemerintah Kota Bogor dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Paradise Hall Hotel, Lampung, pada 19–20 Desember 2025.
Menurut Beni, partisipasi tersebut patut diduga sebagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibungkus atas nama forum nasional. Ia menilai, di tengah persoalan mendasar seperti sampah, banjir tahunan, lemahnya pelayanan publik, dan problem tata kelola BUMD, anggaran daerah seharusnya difokuskan pada penyelesaian masalah, bukan perjalanan dinas yang mahal.
“Ketika hasilnya tidak jelas, tidak terukur, dan tidak berdampak langsung bagi warga, maka penggunaan APBD untuk kegiatan semacam ini patut diduga sebagai pemborosan,” tegas Beni Sitepu. Sabtu, (20/12).
Beni menyoroti bahwa APEKSI kerap dijadikan ruang aman bagi birokrasi untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas—mulai dari transportasi, penginapan hotel berbintang, uang harian, hingga biaya representasi—tanpa pertanggungjawaban terbuka kepada publik. Ia juga menekankan absennya transparansi terkait jumlah pejabat yang berangkat, total biaya yang dikeluarkan, serta hasil konkret yang dibawa pulang dari forum tersebut.
“Jika APBD digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak bisa dijelaskan kepada rakyat, maka itu bukan sekadar kelalaian administrasi, tetapi kegagalan moral dalam mengelola uang publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Beni menilai pola ini berpotensi menjadi praktik pemborosan anggaran yang sistemik, di mana forum-forum nasional dijadikan pembenaran formal sementara efektivitasnya tidak pernah diuji secara jujur.
Ia mendesak DPRD Kota Bogor dan Inspektorat melakukan audit serta evaluasi terbuka terhadap seluruh pembiayaan keikutsertaan pejabat dalam APEKSI.
“APBD bukan dana rekreasi pejabat. Selama masih ada masalah di Kota Bogor, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan publik,” pungkasnya.
Red
