Beranda blog Halaman 10

Pemkab Bogor Kerahkan Puluhan Truk Sampah dan Alat Berat Tangani Tumpukan Sampah Liar Di Desa Cikopo

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR,  MPI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera tangani tumpukan sampah liar di Desa Kopo, Cisarua, Senin (9/3/2026). Penanganan dilakukan oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan mengerahkan puluhan kendaraan pengangkut sampah dan alat berat ke lokasi tersebut.

Proses pembersihan sudah berlangsung sejak pagi hari dan hingga saat ini puluhan truk telah dikerahkan untuk mengangkut sampah dari lokasi.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bambam Setia Aji menjelaskan, berdasarkan perkiraan sementara, proses pembersihan di lokasi tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 50 unit kendaraan pengangkut sampah.

Karena volume sampah yang cukup besar, proses pengangkutan kemungkinan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari dan ditargetkan dapat tuntas pada keesokan harinya.

“Alhamdulillah penanganan sampah liar di Desa Kopo saat ini sudah berjalan berklaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait alat beratnya. Untuk mendukung percepatan penanganan, pada hari ini DLH menyiapkan 25 unit kendaraan pengangkut sampah, sementara pada hari berikutnya akan disiapkan tambahan sekitar 25 unit kendaraan,” ujar Bambam.

Ia melanjutkan, selain melakukan pembersihan, Pemkab Bogor juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak kecamatan. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa warga di sekitar lokasi tidak lagi membuang sampah di tempat tersebut.

Dimana enam RT di sekitar lokasi berkomitmen tidak lagi membuang sampah di lokasi tersebut serta akan meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi pembuangan sampah liar, terutama dari luar Desa Kopo.

Sementara itu, Camat Cisarua, Heri Risnandar menjelaskan bahwa pada awalnya lokasi tersebut merupakan titik pembuangan sampah liar. Melihat kondisi tersebut, RT setempat kemudian berinisiatif mengelola lokasi itu agar sampah dapat dikumpulkan terlebih dahulu sehingga lebih terkendali sebelum diangkut oleh DLH.

“Awalnya sampah dibuang secara liar, kemudian warga setempat mencoba mengelolanya agar terkendali, sehingga dijadikan tempat penampungan sementara sebelum diangkut oleh DLH,” jelas Heri.

Menurutnya, warga sekitar bahkan telah melakukan iuran untuk membantu operasional pengangkutan sampah. Namun permasalahan muncul karena banyak pihak dari luar wilayah yang ikut membuang sampah di lokasi tersebut.

“Pemerintah kecamatan juga telah melakukan berbagai langkah pengawasan, termasuk patroli untuk menertibkan pembuangan sampah sembarangan. Meski demikian, keterbatasan waktu dan personel membuat pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal, ” kata Heri.

Ia menuturkan, selain penanganan langsung di lapangan, Kecamatan Cisarua bersama pemerintah desa juga terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Kawasan Rumah Lingkungan (KRL) yang telah berjalan sejak tahun 2018.

“Di sisi lain, setiap RT juga didorong untuk memiliki bank sampah unit sebagai bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) lingkungan guna memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, ” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, untuk solusi jangka panjang, pemerintah kecamatan bersama desa juga tengah mengupayakan pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).

Sejumlah lokasi telah disurvei sejak tahun lalu, termasuk upaya koordinasi dengan pihak PTPN untuk mencari lahan yang memungkinkan dan tidak berada di dekat permukiman warga.

Camat Cisarua menegaskan, pengelolaan sampah harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh wilayah, mulai dari tingkat rumah tangga, RT, desa hingga pemerintah daerah, agar volume sampah yang harus ditangani dapat terus berkurang.

“Jika pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan dan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah, maka beban penanganan sampah akan jauh lebih ringan,” ujarnya.

Kepala Desa Kopo, Wiwin Wildan menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Sejak awal menjabat, pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pembersihan lokasi hingga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

Menurutnya, petugas kebersihan dari tiga RW secara rutin mengumpulkan sampah dari masyarakat untuk kemudian dibawa ke titik penampungan sementara sebelum diangkut oleh DLH. Selain itu, masyarakat juga telah melakukan pemilahan sampah, seperti memisahkan sampah plastik dan sampah lainnya.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya sejak lama, termasuk bekerja sama dengan DLH. Petugas kebersihan di tiga RW juga rutin melakukan pengumpulan sampah dari masyarakat,” ujar Wiwin.

Namun demikian, lanjut Wiwin, pemerintah desa masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara volume sampah yang masuk dengan kapasitas pengangkutan.

492 SPPG di Wilayah Sumatera yang Belum Mendaftar SLHS Disuspend

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA, MPI – Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera ditutup sementara atau disuspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu. Kebijakan tersebut diambil karena hingga saat ini ratusan dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, mengatakan keputusan suspend dilakukan sebagai langkah penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Harjito, seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat.

“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito di Jakarta, Sabtu (7/3).

Harjito menegaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum melakukan pendaftaran SLHS.

“Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” katanya.

Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari Koordinator Regional wilayah Sumatera yang melakukan pemantauan langsung terhadap operasional dapur MBG di masing-masing provinsi.

Provinsi dengan jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 252 dapur, disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur. Sementara Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftar.

Harjito menambahkan, kebijakan suspend ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Harjito pun mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat guna mempercepat proses pendaftaran SLHS.

“Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sumber : Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional

Prabowo Tak Ucap Bela Sungkawa Ali Khamenei, Ini Tanggapan Mantan Menhut Ms Kaban

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR, MPI – Mantan Menteri Kehutanan Ms kaban menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto terkait wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Menurutnya, tidak adanya ucapan bela sungkawa resmi dari Prabowo menunjukkan kehati-hatian berlebihan terhadap Amerika Serikat (AS) di tengah eskalasi konflik kawasan.

Mskaban menilai, dalam tradisi diplomasi dunia Islam, wafatnya pemimpin spiritual sekaliber Ali Khamenei bukan hanya peristiwa domestik Iran, tetapi memiliki resonansi geopolitik dan emosional di berbagai negara berpenduduk Muslim.

Ia berpendapat, setidaknya pernyataan empati kemanusiaan dapat disampaikan tanpa harus masuk pada posisi politik tertentu.

“Ini bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga sensitivitas terhadap solidaritas umat. Prabowo terlihat takut ke Amerika Serikat (AS) dengan tidak mengucapkan bela sungkawa,” kata Mskaban kepada wartawan pada Minggu, (8/3/2026).

Saat banyak pemimpin dunia menyampaikan bela sungkawa terhadap tokoh spiritual Iran tersebut, masyarakat menanti pernyataan dari Presiden Indonesia. Namun, yang lebih dulu menyampaikan justru beberapa ketua partai dan salah satu menteri kabinet, yakni Menteri Pertahanan. Ada jeda waktu yang membuat banyak pihak bertanya-tanya kenapa Prabowo terlambat memberikan ucapan tersebut.

“Jadi kenapa terlambat itu, mungkin waktu itu Presiden sedang keliling dan beliau ingin mendengar dari banyak tokoh-tokoh,” ujarnya.

Kaban juga menegaskan bahwa Amerika dan Israel adalah pemicu utama perang dengan Iran. “Semua perang dimulai oleh Amerika dan Israel menyerang Iran. Jika Israel tidak menyerang Iran, tidak akan terjadi situasi yang seperti sekarang ini,” tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah Amerika di bawah Donald Trump dan Netanyahu secara langsung menyerang dan membunuh pemimpin tertinggi Iran.

“Saya kira ini memberikan luka yang panjang bagi sebagian besar masyarakat di Teheran. Harusnya Amerika dan Israel lah yang harus menghentikan peperangan, bukan Teheran karena Teheran itu diserang. Jadi harusnya pemerintah Amerika, Donald Trump dan Netanyahu harus minta maaf kepada seluruh rakyat Teheran, bukan mendesak atau memediasi Teheran,” katanya.

Ia berpendapat bahwa Indonesia selama ini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip tersebut, kata kaban, semestinya memungkinkan pemerintah menyampaikan sikap kemanusiaan tanpa dianggap berpihak secara militer atau strategis.

[ ATS ]

Bupati Bogor Intruksikan ASN Untuk Jaga Integritas dan Tolak Gratifikasi Jelang Hari Raya

Penulis
redaksi
-
0

CIBINONG, MPI – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.2/165-INSPEKTORAT tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Langkah ini diambil sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi di momen perayaan hari besar keagamaan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menekankan bahwa meskipun perayaan hari raya adalah tradisi untuk berbagi dan bersilaturahmi, pelaksanaannya harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan dilakukan secara wajar. Melalui edaran ini, ia menginstruksikan seluruh jajaran mulai dari Desa, Kecamatan hingga dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadi teladan bagi masyarakat.

Menurut Rudy Susmanto, momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri harus dijaga sebagai masa untuk memperkuat integritas dan menjaga pemerintahan tetap berjalan secara sehat dan bersih.

“Tentunya kita ingin di bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri, pemerintah betul-betul hadir dalam kondisi yang sehat. Kita tidak ingin niatan baik, akhirnya karena satu dua kejadian justru mencederai perjalanan ibadah puasa kita selama 30 hari ke belakang,” ujar Rudy. Minggu, (8/3/2026).

Bupati Bogor menekankan larangan beberapa poin penting yakni, larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh pejabat dan pegawai dilarang menerima atau memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya.

Larangan permintaan THR, Bupati Bogor dengan tegas melarang permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Larangan Fasilitas Dinas kepada seluruh pegawai dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi selama perayaan hari raya.

“Kami juga sudah mengirimkan imbauan kepada seluruh SKPD hingga kecamatan dan kelurahan mengenai larangan penggunaan kendaraan dinas pelat merah untuk mudik. Kami menghimbau seluruh ASN untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan mudik,” jelasnya.

Kewajiban Melapor, Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Serta larangan Penyaluran Bingkisan Makanan, gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak, disarankan untuk disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan, dengan tetap melaporkannya kepada Inspektorat Kabupaten Bogor selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan, yang selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Pimpinan instansi harus memastikan kepatuhan hukum dan menerbitkan imbauan internal agar tidak ada pemberian suap, uang pelicin, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Bupati Bogor juga memastikan pengawasan terhadap praktik pungutan liar tetap berjalan melalui kolaborasi lintas instansi.

“Tim Saber Pungli di Kabupaten Bogor masih tetap terbentuk dan bekerja secara kolaboratif bersama unsur kepolisian, kejaksaan, serta pemerintah daerah. Tim ini terus bergerak untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar maupun gratifikasi di lingkungan pemerintahan,” ungkap Rudy.

Ia juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan aktif. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh oknum, diharapkan segera melapor kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan pengaduan KPK di nomor 198 atau aplikasi GOL (Gratifikasi Online).

Surat Edaran ini ditetapkan di Cibinong pada 6 Maret 2026 dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh Perangkat Daerah, RSUD, BUMD, hingga Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Bogor.

 

Polresta Bandung Siapkan Jalur Mudik 2026

Penulis
redaksi
-
0

BANDUNG, MPI – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026, jajaran Polresta Bandung melakukan pengecekan langsung jalur strategis di wilayah timur Kabupaten Bandung, pada Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya proaktif dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang akan digelar dalam waktu dekat, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Pengecekan jalur tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul di Mapolresta Bandung. Rombongan yang terdiri dari berbagai unsur terkait langsung bergerak meninjau jalur utama yang menjadi jalur pergerakan kendaraan dari Bandung menuju wilayah timur Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya kawasan Cileunyi hingga Nagreg.

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik krusial yang kerap mengalami peningkatan volume kendaraan saat musim mudik tiba, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari aparat keamanan dan dinas terkait.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandung Kombes Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR, didampingi Wakapolresta serta para pejabat utama Polresta Bandung lainnya, seperti Kabag Ops, Kabag Logistik, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, Kasat Pamobvit, serta Kasi Dokkes, Kasi Propam, dan Kasi Humas.

Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dalam melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap kesiapan seluruh unsur pengamanan, termasuk pos pengamanan, rekayasa lalu lintas, serta kesiapan personel di lapangan.

Selain unsur kepolisian, kegiatan ini juga melibatkan berbagai instansi terkait seperti TNI, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, BPBD, dan Satpol PP. Kehadiran lintas instansi ini bertujuan untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang solid dalam menghadapi potensi lonjakan kendaraan selama masa mudik Lebaran.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan penanganan di lapangan dapat berjalan efektif dan efisien, serta mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul, seperti kemacetan, kecelakaan, maupun gangguan keamanan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi jalan, termasuk titik rawan kemacetan dan lokasi yang berpotensi menjadi hambatan lalu lintas. Mereka juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan pos pengamanan, titik-titik rekayasa lalu lintas, serta memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana pendukung sudah siap digunakan.

Selain itu, dilakukan juga pengecekan terhadap kesiapan personel yang akan bertugas di lapangan, termasuk kesiapan pengaturan lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Aldi Subartono menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pengamanan berjalan optimal sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

“Kami ingin memastikan bahwa jalur mudik di wilayah Cileunyi hingga Nagreg benar-benar siap, baik dari segi infrastruktur, personel, maupun koordinasi antarinstansi. Hal ini penting agar arus mudik dan balik berjalan lancar, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi dan koordinasi antar seluruh elemen sangat diperlukan agar potensi kemacetan maupun gangguan keamanan dapat diminimalisir. “Kami terus berkoordinasi dengan TNI, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya agar penanganan di lapangan bisa dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” tambahnya.

Kapolresta juga mengingatkan bahwa seluruh personel harus bekerja secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami berharap, melalui kegiatan ini, masyarakat merasa aman dan nyaman saat menjalankan ibadah dan mudik Lebaran nanti,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan seluruh proses pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama Operasi Ketupat Lodaya 2026 dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat merayakan hari raya dengan penuh suka cita dan tanpa kekhawatiran akan gangguan keamanan maupun kendala di jalan.

Polresta Bandung akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala demi terciptanya suasana mudik yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bandung.

[ Fauzi ]

Sumber : TBnews

Rudy Susmanto Sampaikan Pesan Jelang Pilkades 2027 di Kabupaten Bogor

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR, MPI – Kabupaten Bogor akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2027. Kontestasi demokrasi tingkat desa ini diperkirakan diikuti sekitar 50 persen dari total 416 desa dan 19 kelurahan di wilayah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah selama masa transisi pemerintahan desa.

Ia mengingatkan bahwa saat terjadi kekosongan jabatan kepala desa, program pusat, provinsi, maupun kabupaten harus tetap berjalan tanpa hambatan.

“Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih yang kita targetkan 2027 bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa se-Kabupaten Bogor,” ujar Rudy, Jumat (6/3/2026).

Selain itu, Rudy mendorong transformasi tata kelola pemerintahan desa agar semakin baik, termasuk melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dari Kejaksaan Agung dengan slogan “Jaga Desa, Jaga Indonesia.”

Selama masa transisi, jabatan kepala desa akan diisi oleh Plt Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai pengawas, pembentuk peraturan desa, sekaligus penampung aspirasi masyarakat.

“Dengan begitu, ketika kepala desa baru terpilih dan menduduki jabatannya, sistem pemerintahan desa tetap berjalan konsisten, tidak dimulai dari awal, dan program prioritas tidak mengalami kendala,” pungkas Rudy.

 

Roti MBG Ditemukan Berjamur, Guru Besar UGM Sampaikan Resiko Kesehatan jika Dikonsumsi

Penulis
redaksi
-
0

BLORA JATENG, MPI – Roti berjamur didapati dalam menu MBG kering yang didistribusikan selama bulan puasa. Seperti temuan ratusan roti dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang kemudian dikembalikan ke pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Temuan serupa juga terjadi di SMPN 1 Delanggu,dan sejumlah daerah lain di Sumatera Selatan seperti di SDN 1 Tugu Papak, Kecamatan Semaka, SDN 1 Kanyangan, SDN 1 Negarabatin, SDN 1 Pulau Benawang di Kecamatan Kotaagung Barat, dan sejumlah SD di wilayah Kotaagung Timur.

Meski dinilai praktis dalam penyimpanan dan distribusi, program MBG yang diwujudkan dalam bentuk roti oleh sejumlah pihak sebaiknya tetap tidak mengabaikan mutu dan kelayakan konsumsi.

Foto: Prof apt. Zullies Ikawati, Ph.D

Guru Besar bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Fakultas Farmasi UGM, Prof apt. Zullies Ikawati, Ph.D mengatakan peristiwa ditemukannya roti berjamur dalam menu program makan beProfrgizi gratis (MBG) sudah semestinya menjadi perhatian serius banyak pihak. Meski program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi untuk anak sekolah namun aspek keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas utama.

Roti yang sudah berjamur memperlihatkan adanya pertumbuhan mikroorganisme, dan berarti produk tersebut tidak layak untuk konsumsi.

“Kejadian seperti ini umumnya berkaitan dengan masalah penyimpanan, distribusi, atau masa simpan yang tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, evaluasi sistem pengadaan, penyimpanan, serta pengawasan mutu makanan dalam program MBG perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya di Fakultas Farmasi UGM, Jum’at (6/3).

Sebagai pakar bidang bidang farmakologi dan farmasi klinik, Zullies menjelaskan roti yang berjamur biasanya ditumbuhi oleh kapang (mold) seperti Aspergillus, Penicillium, atau Rhizopus. Selain pertumbuhan jamurnya sendiri, beberapa jenis kapang, disebutnya, dapat menghasilkan mikotoksin, yaitu senyawa toksik yang dihasilkan oleh jamur.

“Contohnya adalah aflatoksin, ochratoxin, atau toksin lainnya, dan itu tergantung jenis kapangnya. Meski tidak semua jamur menghasilkan toksin, secara prinsip makanan yang sudah berjamur tidak boleh dikonsumsi, karena secara awam kita tidak bisa memastikan jenis jamur yang tumbuh dan apakah sudah menghasilkan toksin atau belum,” jelasnya.

Zullies menandaskan mengonsumsi roti berjamur dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan, dan pada sebagian orang bisa menyebabkan gangguan saluran cerna, seperti mual, muntah, nyeri perut, atau diare. Untuk beberapa individu yang sensitif, jamur bisa memicu reaksi alergi.

Bahkan jika makanan yang terkontaminasi mengandung mikotoksin dalam jumlah tertentu, dalam jangka panjang dapat berdampak lebih serius, misalnya gangguan hati atau efek toksik lainnya.

“Pada anak-anak, yang sistem imunnya masih berkembang, risiko efek kesehatan bisa lebih besar dibandingkan orang dewasa,” ucapnya.

Menurutnya roti berjamur tidak selalu telah melewati masa kadaluwarsa, pasalnya bisa saja roti belum melewati tanggal kedaluwarsa tetapi sudah berjamur karena perlakukan penyimpanan yang tidak baik seperti di tempat yang terlalu lembap atau suhu terlalu hangat. Menurutnya, jamur dapat tumbuh lebih cepat dalam kondisi tersebut. Karena itu terlepas dari tanggal kadaluarsa, sebaiknya roti yang sudah berjamur untuk tidak dikonsumsi.

Ada beberapa ciri fisik yang menandakan roti tidak layak dikonsumsi. Zullies menyebut diantaranya muncul bintik atau bercak jamur, biasanya berwarna hijau, hitam, putih, atau kebiruan. Roti berbau apek atau asam yang tidak biasa, tekstur menjadi lembab berlebihan atau berlendir, dan adanya perubahan warna pada permukaan roti. “Jika salah satu tanda tersebut muncul, sebaiknya roti tidak dikonsumsi,” paparnya menyarankan.

Agar tidak terulang kembali, iapun berharap kepada pihak terkait melakukan pengawasan kualitas pangan secara lebih ketat, mulai dari produksi hingga distribusi. Melakukan kontrol masa simpan dan tanggal produksi pada setiap produk yang didistribusikan, dan melakukan penyimpanan yang sesuai, misalnya pada suhu yang tepat dan lingkungan yang tidak lembap. Tidak ketinggalan melakukan sistem pemeriksaan sebelum distribusi ke sekolah, sehingga makanan yang tidak layak bisa terdeteksi lebih awal.

“Jika perlu dilakukan pelatihan terkait keamanan pangan bagi pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan sekolah, dan saya kira dengan sistem pengawasan yang baik, risiko kontaminasi pangan seperti ini sebenarnya dapat diminimalkan,” imbuhnya.

 

Sumber : UGM

[ATS]

Momentum Nuzulul Quran di Bogor, Bupati Rudy Ajak Amalkan Nilai Al-Qur’an

Penulis
redaksi
-
0

CIBINONG, MPI – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai momentum untuk memperkuat keimanan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Nuzulul Quran yang dirangkaikan dengan Tabligh Akbar Penyejuk Hati di Masjid Baitul Faizin, Cibinong, Sabtu malam (7/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor, menjadi ajang silaturahmi sekaligus pengingat bagi umat Islam akan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.

Bupati Rudy Susmanto mengatakan, bulan suci Ramadan merupakan waktu yang tepat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, peringatan Nuzulul Quran bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi harus menjadi refleksi bagi seluruh umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain menyampaikan pesan keagamaan, Rudy Susmanto juga mengingatkan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran agar melaporkan rencana kepergiannya kepada pengurus RT dan RW setempat demi menjaga keamanan lingkungan selama rumah ditinggalkan.

“Bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran, kami imbau agar melaporkan kepada RT dan RW setempat. Ini penting agar lingkungan tetap aman dan terjaga selama rumah ditinggalkan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bogor menyalurkan wakaf Al-Qur’an sebanyak 4.000 mushaf yang akan didistribusikan ke berbagai masjid di wilayah Kabupaten Bogor.

Selain itu, Polres Bogor turut memberikan tambahan wakaf sebanyak 2.000 mushaf Al-Qur’an untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat. Penyaluran ribuan mushaf Al-Qur’an tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam membaca, mempelajari, serta mengamalkan ajaran Al-Qur’an, khususnya selama bulan suci Ramadhan.

1...91011...58Halaman 10 dari 58