JAKARTA, MPI – Sebuah pertanyaan mendasar menggugah akal sehat: bagaimana mungkin negeri yang dikaruniai kekayaan alam luar biasa, justru masih bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis moral? Pertanyaan ini diungkapkan dalam wawancara eksklusif kanal YouTube Cumicumi awal April 2026 bersama Pemimpin Redaksi Vincen Beru dan narasumber Prof. Eggi Sudjana.
Pertanyaan itu bukan sekadar retorika, melainkan cermin realitas Indonesia yang jarang direnungkan secara mendalam.
Bagian 1: Paradoks Kekayaan dan Tata Kelola yang Bermasalah
Indonesia sesungguhnya bukan negara miskin. Dari sisi potensi, negeri ini termasuk salah satu yang terkaya di dunia. Tiga komoditas utama — kelapa sawit, nikel, dan batu bara — mampu menghasilkan sekitar Rp5.500 triliun per tahun, angka yang bahkan melampaui nilai APBN tahun ini sebesar Rp3.700 triliun.
“Logikanya sederhana. Jika pemasukan negara dari kekayaan alam begitu besar, maka kesejahteraan rakyat semestinya ikut terangkat. Pajak bisa ditekan, subsidi diperluas, pendidikan dan kesehatan diperbaiki, serta lapangan kerja diperbanyak.” Ungkap Eggi
Namun kenyataannya berbanding terbalik. Pajak konsumsi justru naik dari 9% menjadi 11%, dan direncanakan naik lagi menjadi 12%. Rakyat tetap dibebani, sementara pertanyaan besar belum terjawab: ke mana perginya aliran kekayaan alam yang begitu besar itu?
Di sinilah letak persoalan utama: bukan pada kurangnya sumber daya, melainkan pada tata kelola.
“Ketika angka-angka triliunan hanya berhenti di atas kertas, sementara realitas di lapangan tidak berubah signifikan, maka yang lahir adalah jurang antara harapan dan kenyataan. Dari jurang itulah tumbuh ketidakpercayaan publik.” Jelasnya
Masalah ini menyentuh transparansi anggaran, distribusi, sistem pajak, hingga pengawasan sumber daya alam. Kritik juga diarahkan pada penegakan hukum. Meski KPK berdiri sejak 2002, harapan publik untuk pemberantasan korupsi tuntas belum terpenuhi. Kasus besar masih berulang, salah satunya tambang timah di Bangka Belitung yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
“Ketika hukum tidak ditegakkan secara egaliter — tajam ke bawah namun tumpul ke atas — maka yang rusak bukan hanya sistem hukum itu sendiri, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, stabilitas sosial pun ikut terancam.” Sambung dengan tegas
Prof. Eggi mengaitkan kondisi ini dengan nilai moral dan spiritual. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW bahwa salah satu tanda kehancuran bangsa adalah ketika negara terlalu bergantung pada pajak yang membebani rakyat.
“Pesan ini bukan sekadar teks keagamaan, melainkan peringatan etis. Bahwa kekuasaan yang tidak amanah, hukum yang tidak adil, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, pada akhirnya akan menggerus fondasi sebuah negara, sedikit demi sedikit, hingga rapuh dari dalam.” Ujarnya
Krisis yang dihadapi bukan hanya ekonomi atau politik, melainkan krisis moral. Tingginya kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, hingga lunturnya kepedulian sosial menjadi bukti pembangunan manusia belum berjalan utuh.
Solusi: Teknis dan Spiritual
Untuk mengatasinya, solusi ditawarkan dalam tiga langkah utama:
1. Hilirisasi dan Industrialisasi: Berhenti menjadi pengekspor bahan mentah, ciptakan nilai tambah di dalam negeri agar manfaat dirasakan merata.
2. Perbaikan Tata Kelola: Transparansi anggaran, akuntabilitas pejabat, digitalisasi pengawasan, dan reformasi pajak yang adil.
3. Pembangunan Manusia Berbasis “ASI”: Al-Qur’an, Sholat, dan Infak.
Konsep ini menegaskan pembangunan tak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tapi butuh pondasi spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Fatir ayat 29:
اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”
Membaca Al-Qur’an membentuk pola pikir, sholat melatih kedisiplinan, dan infak menumbuhkan empati. Jika nilai ini hidup, korupsi bisa ditekan dan keadilan lebih mudah diwujudkan.
“Negeri ini sudah memiliki modal besar: alam melimpah, penduduk banyak, dan nilai luhur. Namun tanpa tata kelola jujur, hukum adil, dan moral kokoh, semua itu bisa berubah menjadi paradoks: kaya di atas kertas, tapi rapuh dalam kenyataan.” Jelasnya
Bagian Akhir: Lima Tanda Kehancuran Negara dan Jalan Keluar
Pada bagian kedua wawancara, pembahasan mengerucut pada “lima tanda kehancuran negara” menurut perspektif Islam dan realitas Indonesia saat ini. Prof. Eggi menyoroti:
– Kekayaan alam belum menyejahterakan rakyat.
– Penegakan hukum yang lemah dan tidak adil.
– Dominasi kepentingan politik serta nepotisme di kabinet.
– Rendahnya kualitas dan integritas pejabat publik.
– Krisis karakter dan spiritualitas bangsa.
Ironi Kekayaan Alam dan Industrialisasi
Indonesia kaya sumber daya, namun rakyat belum sejahtera. Solusi utama adalah industrialisasi dan hilirisasi untuk menambah pendapatan negara, menekan pajak, mengurangi ketergantungan impor, dan membuka lapangan kerja. Tantangannya terletak pada kepentingan politik, birokrasi, dan prioritas kebijakan yang belum maksimal.
Pendidikan Karakter dan Mentalitas Bangsa
Data memprihatinkan: 73% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca Al-Qur’an dan 60% tidak melaksanakan sholat, menjadi cerminan krisis spiritual. Pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga, bukan hanya sekolah.
“Orang tua lebih mementingkan prestasi duniawi daripada pembentukan karakter religius anak. Padahal, pendidikan agama dan moral harus menjadi prioritas untuk membangun bangsa yang berintegritas.” Bebernya
Kritik Kepemimpinan dan Penegakan Hukum
Penegakan hukum dinilai masih “tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Pejabat tak amanah dan kasus korupsi berulang. Presiden pun dianggap tersandera sistem dan kepentingan politik, bahkan sorotan diarahkan pada kasus kecurangan pemilu dan peran Mahkamah Konstitusi. Reformasi Polri dan lembaga hukum menjadi keharusan.
Nepotisme, Integritas, dan Kapasitas Pejabat
Praktik nepotisme dan jual beli jabatan masih terjadi, serta rendahnya standar intelektualitas pejabat. Prof. Eggi menekankan pentingnya prinsip “the right man on the right place” untuk sektor strategis seperti ekonomi, hukum, dan politik. Pejabat yang tak mampu harus berani diganti melalui reshuffle kabinet.
“Presiden Prabowo diharapkan melakukan reshuffle kabinet dengan menempatkan orang yang berkapasitas, berintegritas, dan berintelektualitas tinggi pada posisi strategis.”
Beliau juga menuntut akuntabilitas publik:
“Presiden dan pejabat publik diminta untuk memberikan pertanggungjawaban tahunan secara transparan kepada rakyat.” Tegasnya
Peran Masyarakat dan Intelektual
Masyarakat dan kaum intelektual didorong tak diam melihat ketidakadilan.
“Diamnya orang baik dianggap memperparah kejahatan dan ketimpangan sosial. Keberanian menyuarakan kebenaran harus didukung data dan fakta, bukan sekadar opini, dengan pendekatan humanis dan jihad informasi.” tuturnya
Solusi Islam dan Harapan Perubahan
Sebagai alternatif, konsep zakat dan infak diusulkan untuk pemerataan kesejahteraan. Pertobatan, kejujuran, dan integritas pemimpin menjadi fondasi utama. Diperlukan goodwill dan tindakan nyata dari presiden untuk melakukan perubahan mendasar.
Tulisan ini tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun, melainkan mengajak berpikir jernih. Perubahan butuh kebijakan tepat, namun juga kesadaran kolektif dari pemimpin hingga rakyat agar lima tanda kehancuran negara dapat dihindari.
“Karena sejatinya, masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh bagaimana ia mengelolanya dengan amanah.” tutupnya
Sumber: Wawancara Eksklusif Prof. Eggi Sudjana di kanal YouTube Cumicumi, awal April 2026.
Penulis & Editor: Agusto Sulistio
