CIBINONG, MPI – Topeng kemitraan strategis yang selama ini kerap diumbar Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya terbongkar sudah. Perlakuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten bogor, yang memberikan penghargaan bernilai sangat rendah, receh, dan tidak masuk akal kepada wartawan yang meliput Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin, (1/6/2026).
bukan sekadar kesalahan prosedur. Ini adalah bukti hitam di atas putih, bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, profesi wartawan tidak lebih dianggap sebagai alat publikasi murahan—dipakai saat butuh pencitraan, lalu dibayar seadanya seolah kerja keras kami tidak ada harganya sama sekali.
Pertanyaan tajam kami tujukan langsung kepada Bupati Bogor: Apakah ini standar penghargaan yang Anda tetapkan? Apakah begini cara Anda berterima kasih kepada pihak yang menjadi satu-satunya jembatan yang menyampaikan program, kebijakan, dan kinerja Anda ke telinga ribuan warga Kabupaten Bogor? Jika ya, maka ini adalah aib besar bagi sejarah pemerintahan Anda.
Kesbangpol dengan angkuh memberikan angka yang nyaris tidak bernilai ekonomi, seolah buta atau sengaja menginjak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mereka seolah lupa, atau memang tidak pernah mau tahu, bahwa di balik satu pemberitaan ada waktu, tenaga, biaya operasional, risiko keselamatan, hingga tanggung jawab hukum yang besar. Profesi ini bukan tenaga serabutan yang bisa dibayar recehan, melainkan profesi yang dilindungi undang-undang sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial. Namun fakta di lapangan berkata lain: Kesbangpol memperlakukan kami lebih rendah dari buruh harian.
Yang lebih menjijikkan dan mencurigakan lagi adalah cara pembagiannya. Uang negara yang seharusnya dikelola secara tertib dan transparan, ternyata diserahkan pengurusannya kepada oknum wartawan tertentu bernama Iky. Oknum ini bertindak seolah menjadi pejabat resmi Kesbangpol, berkuasa membagikan uang tersebut dengan aturan main yang tidak jelas.
Apakah ini cara kerja birokrasi Kabupaten Bogor?
Menyerahkan anggaran negara ke tangan perorangan tanpa pertanggungjawaban?
Di mana pengawasan Bupati Bogor?
Apakah Anda membiarkan urusan negara diacak-acak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab?
Peristiwa ini menampar keras wajah Bupati Bogor. Selama ini di atas panggung Anda bicara lantang soal kebebasan pers, soal kemitraan, soal pentingnya informasi untuk rakyat. Tapi hari ini, jajaran Anda di Kesbangpol membuktikan bahwa semua itu hanya basa-basi politik semata. Nyatanya, Anda dan jajaran Anda hanya melihat pers sebagai barang pakai habis.
Anda tidak melihat kami sebagai mitra setara, Anda melihat kami sebagai alat murah yang tugasnya hanya memuji dan menyiarkan nama baik Anda, tanpa pantas mendapatkan penghargaan yang layak.
Masalah ini bukan lagi soal uang. Kami tidak meminta kekayaan, kami hanya menuntut harga diri. Nilai receh yang Anda berikan itu berbicara lebih keras dari ribuan pidato: “Kalian tidak penting, kalian tidak kami hargai, dan kami berkuasa mempermainkan kalian.”
Kami menuntut Bupati Bogor berhenti bersembunyi di balik staf. Keluarkan pernyataan resmi, minta maaf atas penghinaan ini, dan bubarkan mekanisme semrawut yang diatur oknum tersebut.
Jangan heran jika ke depan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Anda semakin runtuh. Ingatlah, pers bukan budak negara, dan martabat profesi kami tidak bisa dibeli dengan uang receh atau dibungkam dengan sikap arogan birokrasi yang picik pemikirannya.
“Nilai receh yang disodorkan Kesbangpol dan diamnya Bupati Bogor sudah bicara sangat jelas: kalian tidak menganggap kami mitra, kalian menganggap kami alat murahan. Kalian berani memberi angka yang menghina, lalu membiarkan oknum mengatur pembagiannya sesuka hati. Ini bukan penghargaan, ini pelecehan terencana. Ingat baik-baik: kami bekerja menjaga demokrasi, bukan mengemis belas kasihan birokrasi. Sikap kalian hari ini membuktikan bahwa rasa hormat, etika, dan hukum adalah hal asing bagi pemerintahan ini.” Tegas Teman – teman Pers.
Red
