KABUPATEN BOGOR, MPI – Pemerintah Kabupaten Bogor menuai sorotan publik setelah menetapkan alokasi hibah sebesar Rp40,5 miliar kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam APBD 2025. Kebijakan ini dianggap kontroversial karena bertepatan dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dana hibah tersebut direncanakan untuk mendukung organisasi kepemudaan dan olahraga, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Pramuka, serta komunitas olahraga lokal. Pemkab Bogor menyebut tujuan hibah ini adalah pembinaan generasi muda, peningkatan prestasi olahraga, dan penguatan kapasitas organisasi kepemudaan.
Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan prioritas kebijakan ini. Di tengah tantangan kemiskinan, masyarakat menilai anggaran sebesar itu seharusnya lebih difokuskan pada program pengentasan kemiskinan, seperti pelatihan kerja, bantuan sosial, dan peningkatan layanan dasar.
“Bukan berarti sektor kepemudaan tidak penting, tapi alokasi harus proporsional dan sesuai urgensi, Kami ingin tahu indikator keberhasilan hibah ini dan dampaknya bagi masyarakat luas,” ujar tokoh masyrakat kabupaten bogor Pada Jumat (21/11).”
Sorotan publik semakin menguat diperbincangkan dengan desakan agar Pemkab Bogor membuka data penerima hibah, rincian kegiatan yang didanai, serta hasil yang diharapkan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat.
Red
