Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Penangkapan Presiden Venezuela

Oleh: Prof. Eggi Sudjana

BOGOR, MPI – Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Flores, oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah mengguncang tata hubungan internasional.

Tindakan sepihak tersebut, apa pun alasan hukumnya menurut versi Amerika Serikat, menimbulkan pertanyaan serius tentang penghormatan terhadap kedaulatan negara, hukum internasional, serta peran lembaga-lembaga global seperti Dewan Keamanan PBB.

Bagi Indonesia, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari warisan pemikiran Bung Karno, yang sejak awal telah meletakkan pondasi moral dan ideologis politik luar negeri Indonesia, bebas dan aktif, anti-penindasan, serta berpihak pada keadilan dunia.

Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari penjajahan cara berpikir. Dalam pidatonya di Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Bung Karno menegaskan:

“Kolonialisme belum mati. Ia hidup dalam bentuk baru, dalam kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan kontrol politik.”

Pernyataan ini sangat relevan dengan situasi dunia hari ini. Ketika negara kuat bertindak sepihak atas negara lain dengan dalih hukum, keamanan, atau demokrasi, tetapi mengabaikan mekanisme internasional, sesungguhnya itulah bentuk kolonialisme gaya baru yang telah diperingatkan Bung Karno sejak puluhan tahun lalu.

Pemikiran Bung Karno ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

(QS. Al-Baqarah: 190)

Larangan melampaui batas ini bukan hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi negara.

Non-Blok Jalan Tengah yang Bermartabat

Bung Karno tidak ingin Indonesia menjadi satelit kekuatan mana pun. Ia menolak politik “ikut yang kuat” dan juga menolak sikap pasif. Inilah makna sejati non-blok, berdiri di tengah dengan prinsip, bukan berdiri di pinggir tanpa sikap.

Dalam salah satu pidatonya, Bung Karno berkata:

“Kita tidak memihak ke Timur atau ke Barat. Kita memihak kepada keadilan.”

Kalimat ini adalah intisari politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks Venezuela, Indonesia tidak dituntut membela individu Maduro atau rezimnya, tetapi membela prinsip, kedaulatan negara, supremasi hukum internasional, dan penyelesaian damai.

Prinsip ini sejalan dengan Al-Qur’an:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
(QS. Al-Mā’idah: 8)

Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kebencian, tekanan politik, atau kepentingan global.

Kedaulatan sebagai Harga Mati

Bung Karno adalah pemimpin yang sangat sensitif terhadap isu kedaulatan. Baginya, kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Dalam pidato-pidatonya, ia berkali-kali menegaskan:

“Sekali kita menyerah pada intervensi asing, maka saat itu pula harga diri bangsa mulai runtuh.”

Karena itu, Indonesia tidak boleh membenarkan praktek penangkapan kepala negara asing secara sepihak, apa pun alasannya. Jika preseden ini dibiarkan, maka dunia akan bergerak menuju hukum rimba, di mana yang kuat menentukan benar dan salah.

Al-Qur’an telah mengingatkan bahaya kezaliman kekuasaan:

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
(QS. Al-Kahfi: 59)

Sejarah dunia, sebagaimana sejarah bangsa-bangsa yang runtuh, selalu menunjukkan bahwa kezaliman kekuasaan tidak pernah berumur panjang.

Bung Karno tidak pernah bercita-cita menjadikan Indonesia negara adidaya secara militer. Yang ia inginkan adalah Indonesia menjadi mercusuar moral dunia. Negara yang berani bersuara ketika keadilan diinjak-injak, meski tidak memiliki kekuatan senjata terbesar.

Itulah sebabnya Bung Karno menggagas Konferensi Asia Afrika, bukan untuk melawan Barat atau Timur, tetapi untuk mengangkat martabat bangsa-bangsa yang selama ini dibungkam.

Al-Qur’an telah mengajarkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
(QS. An-Nahl: 90)

Perintah ini bersifat universal, berlaku di rumah tangga, di masyarakat, hingga dalam hubungan antarnegara.

Dalam menghadapi konflik global seperti kasus Venezuela, Indonesia tidak boleh kehilangan kompas sejarahnya.

Politik luar negeri Indonesia harus tetap setia pada ajaran Bung Karno, semangat Konferensi Asia Afrika, dan nilai-nilai keadilan universal yang juga diajarkan Al-Qur’an.

Selama Indonesia berpijak pada keadilan, kedaulatan, dan kemanusiaan, Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa kecil, meski tidak menjadi negara adidaya.

Itulah warisan Bung Karno.
Itulah jalan non-blok yang bermartabat.

BOGOR, Selasa 6 Januari 2026. 4:54 WIB.

Red