JAKARTA | MATA PENA INDONESIA – Dinamika politik nasional memasuki babak baru menyusul isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Perkembangan tersebut memunculkan pembahasan mengenai sosok pengganti sekaligus kriteria pemimpin yang dinilai layak menduduki posisi strategis tersebut.
Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam wawancara eksklusif Vincent, Pemimpin Redaksi cumi-cumi.com, bersama Prof. Eggi Sudjana, aktivis, Tokoh nasional, dan praktisi atau pengacara senior, di jakarta pada Senin (16/11/2026).
Dalam wawancara yang ditulis dan diedit Agusto Sulistio tersebut, Prof. Eggi mengupas dinamika politik pascapengunduran diri Gibran melalui perspektif tauhid, hukum, psikologi politik, keadilan, hingga prinsip kepemimpinan berdasarkan ajaran Islam.
Menurutnya, persoalan pergantian Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi perebutan jabatan politik, tetapi harus menjadi momentum untuk menghadirkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan otoritas.
Kekuasaan Milik Allah, Bukan Semata Kemampuan Manusia
Mengawali wawancara dengan Bismillahirrahmanirrahim, Prof. Eggi merujuk Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 26–27 yang menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan dan mencabut kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan dan kekuasaan merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT. Manusia tidak seharusnya merasa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya semata-mata merupakan hasil kemampuan pribadi.
“Manusia sehebat dan sekaya apa pun tetap tidak berdaya ketika Allah memberikan ujian berupa sakit. Karena itu, manusia jangan sampai merasa bahwa kekayaan dan kekuasaan sepenuhnya berada dalam kendalinya,” ujar Prof. Eggi.
Ia kemudian menjelaskan tiga kategori rezeki. Menurutnya, kekayaan materi yang sangat besar bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan karena kesehatan juga merupakan kekayaan yang sangat berharga.
Sementara itu, ia menyebut rezeki tertinggi sebagai ASI, yakni Al-Qur’an, Sholat, dan Infak.
Prof. Eggi juga menghubungkan pemikirannya dengan Al-Qur’an Surah Fatir ayat 29 tentang tijaratan lan tabur, yaitu perniagaan yang tidak akan merugi melalui membaca Al-Qur’an, mendirikan shalat, dan berinfak.
“Kalau manusia memahami bahwa kekuasaan dan rezeki itu datangnya dari Allah, maka tidak seharusnya jabatan membuat seseorang menjadi sombong. Semua yang dimiliki manusia pada akhirnya merupakan amanah,” jelasnya.
Gibran Mundur, Pilihan Terbaik di Antara yang Terburuk
Membahas keputusan Gibran, Prof. Eggi menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari tim pendukung Gibran.
Ia menilai keputusan pengunduran diri tersebut dapat dipandang sebagai pilihan terbaik di antara sejumlah pilihan yang sulit.
“Ketika naik menjadi Wakil Presiden, Gibran banyak mendapat kritik dan hujatan. Namun, ketika mengundurkan diri, muncul simpati dari sebagian masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Prof. Eggi, keputusan tersebut juga dapat memberikan ruang bagi Gibran untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik berikutnya, termasuk kemungkinan Pilpres 2029.
Dari perspektif hukum, ia berpandangan bahwa pengunduran diri memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Ia juga menyinggung dukungan 126 anggota parlemen yang menurut penilaiannya belum memenuhi ambang dukungan yang diperlukan dalam proses pemakzulan.
Prof. Eggi kemudian mengkritik inkonsistensi sejumlah partai politik, akademisi, dan aktivis yang sebelumnya mendukung pencalonan Prabowo-Gibran, tetapi kemudian ikut mendorong pemakzulan.
“Kalau sejak awal memang ada persoalan hukum dalam pencalonan tersebut, mengapa tidak dilawan sejak awal? Jangan sampai ketika dahulu mendukung, sekarang justru berubah sikap tanpa menjelaskan konsistensinya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia calon wakil presiden serta pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Prof. Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, putusan MK terkait persyaratan usia tersebut tetap berlaku.
Kepentingan Politik Jangan Mengalahkan Keadilan
Dalam wawancara tersebut, Vincent turut mengangkat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kehadiran Joko Widodo sebagai saksi dalam sidang ijazah di Pengadilan Jakarta Timur, isu penyadapan, dinamika Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Agung, hingga pengunduran diri Gibran.
Prof. Eggi melihat kemungkinan adanya keterkaitan dalam konstruksi sosial-politik yang berkembang. Namun, berbagai hal tersebut tetap memerlukan pembuktian berdasarkan fakta dan proses hukum.
Ia mempertanyakan mengapa hasil penyadapan belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Bahkan, Prof. Eggi menyampaikan prediksi pribadinya bahwa Listyo Sigit Prabowo tidak akan sampai diadili. Meski demikian, ia mengakui bahwa analisis tersebut merupakan pandangan pribadi yang dapat saja keliru.
“Saya melihat persoalan-persoalan sensitif seperti ini bisa saja berkaitan dengan kepentingan oligarki, konglomerat, maupun kelompok politik tertentu. Tetapi semua itu harus dilihat berdasarkan fakta dan pembuktian,” paparnya.
Dalam pembahasan tersebut, ia juga menyinggung kasus Tom Lembong yang menurut uraian wawancara pernah menyampaikan dugaan keterlibatan Jokowi, sebelum kemudian muncul keputusan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo.
Meski mengkritisi berbagai dinamika tersebut, Prof. Eggi mengingatkan agar kebencian terhadap seseorang atau kelompok tidak sampai menghilangkan prinsip keadilan.
Ia merujuk Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 8 yang mengingatkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh membuat seseorang berlaku tidak adil.
“Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang membuat kita kehilangan keadilan. Suka atau tidak suka, fakta tetap harus diakui. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kebencian,” tegasnya.
Ia mencontohkan kehadiran Jokowi sebagai saksi dalam persidangan ijazah. Terlepas dari suka atau tidak suka, keberaniannya hadir harus diakui sebagai fakta.
Sementara itu, persoalan klaim keaslian ijazah dengan angka 99,9 persen yang dipersoalkan harus dijelaskan melalui lembaga penelitian, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, fakta, dan keterangan saksi.
Menurutnya, penilaian terhadap suatu persoalan harus berlandaskan fakta, data, dan saksi, bukan sekadar asumsi.
OST Jubedil, Prinsip Objektivitas dalam Berpikir
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Eggi memperkenalkan prinsip berpikir yang disebut OST Jubedil, yakni Objektif, Sistematis, Toleran, Jujur, Benar, dan Adil.
Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi landasan dalam menilai persoalan hukum, politik, maupun kehidupan bermasyarakat.
“Objektif itu artinya kita harus melihat persoalan berdasarkan substansinya. Jangan hanya karena tidak suka kepada seseorang, kemudian semua yang dilakukan orang tersebut dianggap salah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik harus dijawab menggunakan teori dan argumentasi, bukan dengan kebencian maupun prasangka.
Menurut Prof. Eggi, toleransi bukan berarti seseorang harus mengikuti seluruh kemauan atau pendapat orang lain. Toleransi justru menuntut kedewasaan untuk menerima kebenaran tanpa memandang siapa yang menyampaikannya.
“Kalau ada orang yang lebih muda menyampaikan pendapat yang benar, maka yang lebih senior harus berani menerima. Jangan karena merasa lebih tua atau lebih senior, kemudian menganggap pendapat sendiri selalu benar,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, senioritas tidak boleh menjadi alat untuk merendahkan ataupun membungkam pemikiran orang lain. Setiap perbedaan pendapat harus dijawab dengan teori, argumentasi, dan pemikiran objektif.
Prof. Eggi juga menyinggung dirinya yang menemui Jokowi dan kemudian dianggap salah oleh kelompok tertentu.
Menurutnya, menemui seseorang tidak berarti menyetujui seluruh pandangan maupun tindakannya.
Ia memberikan perumpamaan Nabi Musa AS yang mendatangi Firaun bukan untuk membenarkan kezaliman Firaun, melainkan untuk menyampaikan kebenaran.
“Menemui seseorang bukan berarti kita menyetujui seluruh tindakannya. Yang harus dilihat adalah substansi dan tujuan pertemuan tersebut. Kita harus mampu membedakan antara silaturahmi, dialog, dan persetujuan terhadap suatu tindakan,” sambungnya.
Gibran Tetap Memiliki Tanggung Jawab Moral
Prof. Eggi mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Gibran mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Ia membuka kemungkinan adanya tekanan dan suasana politik yang memengaruhi keputusan tersebut. Namun, ia tidak membenarkan begitu saja isu yang beredar di media sosial bahwa pengunduran diri tersebut merupakan permintaan Jokowi sebagai ayah Gibran.
Prof. Eggi mengapresiasi keputusan tersebut sebagai keberanian untuk melepaskan kekuasaan, fasilitas, dan peluang mempertahankan jabatan.
Ia kemudian membandingkannya dengan pengunduran diri Bung Hatta pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Menurutnya, ketika itu tidak terdapat penjelasan eksplisit dari Bung Hatta mengenai alasan pengunduran dirinya. Namun, berbagai opini kemudian mengaitkannya dengan ketidakcocokan antara Bung Hatta dan Soekarno.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan Gibran berbeda dengan persoalan Bung Hatta.
“Kalau soal keberanian melepaskan jabatan, itu bisa kita apresiasi. Tetapi Gibran tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan ijazah SMA dan legalitas penyetaraannya,” tegas Prof. Eggi.
Ia juga menyinggung keterangan Sufmi Dasco Ahmad dalam wawancara bersama Najwa Shihab mengenai permintaan Prabowo agar Gibran menjadi calon Wakil Presiden.
Karena itu, menurutnya, pihak-pihak yang dahulu mendukung dan mengantarkan pencalonan Gibran ke KPU juga memiliki tanggung jawab moral.
“Jangan sampai pihak yang dahulu ikut mendukung dan mengantarkan seseorang ke jabatan politik, kemudian ketika muncul persoalan justru lepas tangan. Konsistensi dan tanggung jawab moral itu penting,” sambungnya.
Pengganti Wapres Harus Memiliki Empat Sifat Rasulullah
Membahas sosok pengganti Gibran, Prof. Eggi mengapresiasi munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam dinamika politik tersebut.
Namun, ia juga menyoroti belum terbukanya partai-partai politik dalam mengajukan calon secara terang-terangan.
Ia mengibaratkan posisi Gibran selama menjabat Wakil Presiden seperti menjadi gedebong pisang atau samsak yang menjadi sasaran pukulan politik.
“Jangan-jangan calon penggantinya juga khawatir mengalami hal yang sama. Posisi Wakil Presiden sekarang terkesan menjadi kursi panas,” ujarnya.
Terkait perdebatan mengenai calon pengganti yang harus berasal dari kalangan sipil atau militer, Prof. Eggi menolak apabila pilihan pemimpin dibatasi hanya berdasarkan latar belakang tersebut.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki empat sifat utama Rasulullah SAW, yaitu:
Siddiq, berarti jujur dan selalu berkata benar.
Fathanah, berarti cerdas dan memiliki kecakapan berpikir.
Amanah, berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
Tabligh, berarti mampu menyampaikan kebenaran.
“Pemimpin itu harus memiliki sifat Siddiq, Fathanah, Amanah, dan Tabligh. Empat sifat Rasulullah tersebut harus menjadi pedoman dalam menilai seorang pemimpin,” jelasnya.
Selain empat sifat tersebut, Prof. Eggi menawarkan teori fungsional yang pernah digunakannya dalam kajian doktoral, yakni tiga unsur utama kepemimpinan.
Pertama, kapasitas, yaitu kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas.
Kedua, integritas, yaitu kejujuran, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai kebenaran.
Ketiga, otoritas, yaitu kewenangan yang sah untuk menjalankan kepemimpinan.
Menurutnya, ketiga unsur tersebut harus menjadi ukuran calon pemimpin, baik dari kalangan sipil maupun militer.
“Kalau calon dari kalangan sipil tidak memiliki empat kriteria tersebut, lalu ada calon dari militer yang memiliki kriteria itu, mengapa harus ditolak hanya karena latar belakangnya? Yang harus kita lihat adalah kapasitas, integritas, dan otoritasnya,” paparnya.
Kekuasaan Bukan Sekadar Jabatan, tetapi Amanah
Menutup wawancara, Prof. Eggi menegaskan bahwa kekuasaan bukan semata-mata persoalan jabatan, fasilitas, ataupun kedudukan politik. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, proses penggantian Wakil Presiden seharusnya tidak hanya menjadi ajang perebutan posisi, tetapi juga kesempatan menghadirkan pemimpin yang jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas.
Ia menekankan bahwa prinsip penting kepemimpinan dalam Al-Qur’an adalah memiliki rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT serta rasa malu yang tinggi kepada seluruh rakyat dan Sang Pencipta.
“Pemimpin harus memiliki rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT dan rasa malu yang tinggi kepada seluruh rakyat serta kepada Sang Pencipta,” tegasnya.
Prof. Eggi kemudian mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan tidak boleh membuat seseorang melupakan tanggung jawab moralnya.
“Kekuasaan dapat diperoleh dan dilepaskan kapan pun atas kehendak Allah, tetapi tanggung jawab moral, konsistensi, dan keadilan tidak boleh ditinggalkan,” pungkas Prof. Eggi Sudjana.
Di tengah dinamika politik nasional, pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana seseorang menjalankan amanah dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat dan Allah SWT. (Agusto Sulistio)
Editor: Redaksi Mata Pena Indonesia




