Beranda blog Halaman 54

Lapas Cibinong Dorong Warga Binaan Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh dan Ciptakan Energi Positif

Penulis
redaksi
-
0

CIBINONG, MPI – Dalam rangka meningkatkan imunitas dan kebugaran tubuh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas Kelas IIA Cibinong melaksanakan kegiatan olahraga senam bertempat di Lapangan Gedugn 2, Jumat (06/12/2024).

Rutin Setiap jumat pagi, warga binaan di lapas ini mengikuti kegiatan senam pagi bersama yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan mental dan emosional yang sangat penting dalam proses rehabilitasi mereka.

Dipandu oleh Instruktur Senam dengan memberikan gerakan berupa senam pernapasan dan senam aerobik yang sangat bermanfaat untuk melatih otot-otot pada tubuh, melancarkan peredaran darah sehingga lebih sehat dan segar serta Paparan sinar matahari pagi juga bagus bagi tubuh karena kandungan vitamin D alaminya.

Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto juga menjelaskan Saat mereka berolahraga bersama, warga binaan tidak hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga merasakan efek positif terhadap mental mereka terlebih disaat ini kondisi cuaca sering berubah dan diharapkan dengan berolahraga imunitas tubuh dapat terjaga dengan baik.

Sumber : Indosatunews.com

Wujudkan Program Ketahanan Pangan, Kadivpas Jawa Barat Bersama Jajaran Petugas Lapas Cibinong Lakukan Panen Raya Ubi Jalar Hasil Pembinaan Warga Binaan

Penulis
redaksi
-
0

CIBINONG, MPI– Dalam rangka melaksanakan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong melaksanakan Panen Raya Ubi Jalar yang merupakan hasil dari pembinaan kemandirian Warga Binaan bertempat di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Cibinong, Rabu (30/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Jawa Barat, Robianto turun langsung ke lahan pertanian Lapas Cibinong untuk memanen ubi jalar. Kadivpas sangat mengapresiasi kepada seluruh jajaran Petugas dan Warga Binaan Lapas Cibinong yang telah mengimplementasikan salah satu Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Ini adalah wujud nyata yang telah dilakukan oleh Lapas Cibinong dalam mendukung Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh pimpinan. Untuk itu saya berharap dapat terus dijalankan dengan baik dan menjadi contoh bagi UPT Pemasyasrakatan khususnya di Wilayah Jawa Barat, ” jelas Robi.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto menyampaikan bahwa selain dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, kegiatan ini juga untuk melatih Warga Binaan untuk bercocok tanam dan membudidayakan berbagai jenis tanaman seperti sayur – sayuran, buah -buahan, umbi – umbian dan lain sebagainya.

“Kegiatan ini bukan hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan aktivitas yang positif dan produktif bagi Warga Binaan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat memiliki keterampilan serta kemampuan untuk berkarya. Hal ini merupakan tujuan utama dari Pemasyarakatan, ”ucap Wisnu.

Dalam panen kali ini, Lapas Cibinong berhasil memanen ubi jalar sebanyak 328 Kg yang nantinya akan dijual di masyarakat lingkungan Lapas serta sebahagian lagi dibeli oleh petugas Lapas dan uang hasil penjualan penjualan yang didapat akan diperuntukkan bagi premi narapidana yang bekerja, pembelian bibit dan biaya pengolahan lahan hingga disetorkan sebagai PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ).

 

Sumber: Humas Lapas Cibinong

Diet Untuk Penderita Hipertensi? Simaklah Penjelasan Ahli Gizi RS Marzoeki Mahdi Bogor

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR, matapenaindonesi.co.id-Menurut Kementerian Kesehatan RI, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi, untuk itu Alhi Gizi RS Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor, mencoba mengupas tuntas faktor penyebab terjadinya hipertensi dari sisi kebiasan konsumsi gizi makanan sehari hari. Pemaparan ini disampaikan petugas pada saat digelarnya kegiatan edukasi gizi untuk penderita penyakit hipertensi, di ruang tunggu pendaftaran RSMM, yang dipandu dengan apik oleh Sugih Setiaraharja, SKM. MM., sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat, di Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSMM Bogor.

“Pemilihan bahan makanan yang di konsumsi, merupakan hal terbaik untuk diet, hindari masakan dengan santan, buah dan sayur wajib dikonsumsi setiap hari, kalo tidak bisa lepas makan goreng-gorengan, setidaknya dikurangi jumlahnya”

Itulah sepenggal kalimat pemaparan yang disampaikan oleh Ulfah Sulistiowati Sudarto, S.Gz. dan Chaerul Amalia, SP, MM., sebagai Ahli Gizi yang bertugas di Instalasi Gizi RS MM Bogor.

Ratusan pengunjung yang menjadi peserta edukasi, ikut menyimak dengan serius dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada petugas.

“Mohon informasinya, apakah penggunaan garam pada masakan pada saat mendidih atau saat sudah matang itu ada perbedaan dan apakah ada pengaruhnya terhadap hipertensi”

Demikian pertanyaan yangg diajukan oleh salah satu pengunjung, dan langsung di hadiahi majalah “Dolphin” dari petugas.

Tidak terasa, pemaparan petugas sudah masuk ke akhir penyuluhan, banyak para peserta yang merasa terbantu dengan informasi yang disampaikan oleh petugas, terutama saat membahas makanan goreng-gorengan, yang menjadi menu vaforit hampir setiap orang di indonesia.

“Gimana ya kalo susah nenghindari gorengan, karena setiap hari pasti ada gorengan, atau makanan yang digoreng, kayanya tidak mungkin dihindari ya”

Ujar salah satu pengunjung yang penasaran ingin mendapat solusi dari permasalahannya. Ahli gizi kemudian menekankan pentingnya untuk menghindari makanan goreng-gorengan atau mengurangi jumlah konsumsu makanan yang digoreng. Tidak terasa riuh tepuk tangan yang meriah, menandai berakhirnya pemaparan diet makanan bagi penderita hipertensi ini.

Sumber: PKRS RSMM Bogor

Polsek Klapanunggal Bersama Sat Reskrim Polres Bogor Ungkap Kasus Penyuntikan Tabung Gas Subsidi Ilegal

Penulis
redaksi
-
0

POLRES BOGOR, matapenaindonesia.co.id- Unit Reskrim Polsek Klapanunggal berhasil mengungkap praktik penyuntikan isi tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan tanpa izin resmi. Pengungkapan dilakukan pada Rabu, 4 Desember 2024, di dua lokasi berbeda di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri.,S.TrK.,S.I.K menyatakan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak 22 November hingga 2 Desember 2024. Praktik ilegal ini melibatkan delapan pelaku yang memiliki peran masing-masing. Para pelaku antara lain bertugas sebagai pengawas, pelaku penyuntikan, supir angkutan, hingga penyedia lokasi untuk kegiatan ilegal tersebut.

Modus operandi yang dilakukan adalah memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg menggunakan alat suntik berbahan besi yang dikenal sebagai tombak. Untuk mendukung proses tersebut, para pelaku juga menggunakan es balok. Praktik ini dilakukan di halaman belakang rumah salah satu pelaku yang menyediakan tempat untuk aktivitas tersebut.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita berbagai barang bukti, di antaranya 1 unit truk, 1 unit mobil pick-up, 58 alat suntik berbahan besi, 423 tabung gas non-subsidi 12 kg kosong, 217 tabung gas subsidi 3 kg kosong, dan 52 tabung gas subsidi 3 kg berisi penuh.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri.,S.TrK.,S.I.K.pun menjelaskan bahwa para tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman hukuman yang diterapkan berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga enam miliar rupiah.

Kami juga mengimbau masyarakat Klapanunggal agar melaporkan jika menemukan kegiatan serupa di wilayahnya,” ujar Kapolsek Klapanunggal.

 

Sumber : Humas Polres Bogor

Red

Penguatan Kolaborasi dan Stabilitas Jadi Kunci untuk Wujudkan Asta Cita Indonesia Emas 2045

Penulis
redaksi
-
0

Bogor, MPI – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan, penguatan kolaborasi dan stabilitas menjadi poin kunci untuk mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Budi saat menjadi narasumber pada Panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan materi berjudul “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”. Dia menguraikan pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur kerukunan antara kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku lainnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah. Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.

“Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,” katanya.

Dia menekankan, menjaga stabilitas di setiap wilayah adalah tanggung jawab bersama, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercakup dalam 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi.

“Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujarnya.

Mengutip Peraih Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Budi menjelaskan bahwa jika negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka akan muncul otoritarianisme. Sebaliknya, jika negara lemah sementara masyarakatnya kuat, yang terjadi adalah anarki. Namun, jika negara dan masyarakat sama-sama kuat, maka akan tercipta kesejahteraan. Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan institusi yang kuat, terutama dalam bidang pelayanan publik.

Budi menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah. Pertama, penting untuk terus membangun dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketiga, berhati-hati dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Keempat, memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi. Kelima, memastikan pelaporan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” ungkapnya.

Selaras dengan Budi Gunawan, narasumber berikutnya Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, program Asta Cita 2024-2029 diharapkan akan menjadi basis cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju di dunia.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki empat peran utama dalam mendukung Asta Cita. Pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Ketiga, memperkokoh reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Keempat, mendukung keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Yang paling penting adalah, membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, karena pada dasarnya, pengakuan, penghormatan, serta penegakan HAM adalah kewajiban setiap orang. Tapi kewajiban yang utama dibebankan kepada pemerintah untuk membangun kesadaran HAM,” ujarnya.

Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan publik dan imigrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan di perbatasan serta Pos Lintas Batas Negara (PBLN), yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi orang maupun barang. Selain itu, kementerian di bawah koordinasinya akan memperkuat pengamanan di perbatasan, dengan memastikan pelayanan yang optimal di bidang keimigrasian, kependudukan, dan izin tinggal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Sumber: Puspen Kemendagri RI

Red

Kemenag Anggarkan Rp897 Miliar Insentif Guru Non PNS di 2025

Penulis
redaksi
-
0

Jakarta, matapenaindonesia.co.id-Kementerian Agama menganggarkan sejumlah anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional pada 2025. Kemenag misalnya menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non PNS.

Hal ini dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan. “Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP (Program Indonesia Pintar), Rp1.462.005.600.000 untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar), Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen Non PNS.

Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).

Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan. “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.

Menag berharap agar kolaborasi dengan DPD RI dapat menghasilkan terobosan baru dalam mendukung pendidikan keagamaan dan kesejahteraan para guru. “Siapa tahu ada pemikiran baru, pemikiran lain yang bisa kami akomodir dari Bapak-Ibu sekalian yang punya pengamatan utuh memotret masyarakat,” pungkasnya.

Dalam rapat yang disiarkan secara luring dan daring ini, hadir langsung jajaran eselon I dan eselon II Kementerian Agama, dan Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafwa

 

 

Sumber : Kemenag RI

Red

Konten Kreator Kepri Ditangkap Setelah Gunakan Foto Pejabat TNI-Polri

Penulis
redaksi
-
0

KEPRI, matapenaindonesia.co.id- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau (Kepri) menangkap seorang konten kreator atas unggahan foto-foto pejabat TNI dan Polri disertai informasi tidak benar. Tersangka adalah RH (27) yang berasal dari Serang, Banten.

“Pada saat Subdit Siber Polda Kepri melakukan patroli, ditemukan salah satu akun media sosial yang memposting foto-foto pejabat TNI dan Polri,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Putu Yudha Prawira dikutip dari Antara, Selasa (3/12/24).

Ia menyebut, tersangka ditangkap dua hari setelah patroli siber menemukan unggahannya pada akhir November 2024. Tersangka RH berperan sebagai orang yang melakukan manipulasi data, dengan mengunggah foto-foto pejabat TNI-Polri dengan narasi yang berisi informasi tidak benar, salah satunya foto Kapolda Kepri Irjen. Pol. Yan Fitri Halimansyah.

Dalam unggahannya, ujar Direktur, tersangka RH memuat foto Kapolda Kepri dan menuliskan keterangan gambar “Nyari calon istri. Saya duda anak 1, pekerjaan saya polisi, punya sawah 5 hektare, perkebunan sawit 12 hektare, dan toko sembako ada 5 cabang”. Selain Kapolda Kepri, RH juga mengunggah foto mantan Wakapolri yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi Agus Andrianto dengan keterangan sebagai duda beranak satu.

“Jadi seolah-olah informasi yang disampaikan di media elektronik tersebut seolah-olah adalah data yang otentik,” jelas Kombes. Pol. Putu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ujar Direktur, RH mengunggah foto-foto pejabat TNI-Polri tersebut secara acak dan tidak mengenal wajah-wajah di foto yang diunggahnya. Foto tersebut disadur dari postingan yang melintas di beranda media sosialnya.

“Saat ditanyakan ke pelaku apakah yang difoto tersebut apakah berstatus duda dan memiliki sawah. Jadi ternyata dia (pelaku) tidak tau yang sebenarnya terhadap identitas foto tersebut,” ungkap Kombes. Pol. Putu.

 

Red

Mensos Sampaikan 4 Rencana Program Tingkatkan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Penulis
redaksi
-
0

Jakarta, matapenaindonesia.co.id –Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan empat rencana program guna meningkatkan perlindungan sekaligus jaminan sosial bagi penyandang disabilitas di 2025.

“Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial pada tahun 2025, merencanakan empat program bagi penyandang disabilitas,” ujar Mensos, Selasa (3/12/24).

Ia menyebutkan sebesar 11,42 persen penyandang disabilitas masih hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 71,4 persen penyandang disabilitas masih bekerja pada sektor informal, dan 50 persen anak usia sekolah penyandang disabilitas belum dapat mengenyam pendidikan layak.

Karena itu, ia berharap sederet rencana program baik tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas hidup para penyandang disabilitas.

Adapun rencana program yang pertama ialah program makan bergizi gratis sebanyak dua kali sehari kepada 42 ribut penyandang disabilitas yang pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat.

Kedua, pihaknya akan memasukkan 428 ribu penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Kemensos juga akan memasukkan 588 ribu penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat Program BPNT (bantuan pangan non-tunai).

Terakhir, Kemensos juga akan memberikan bantuan sosial (bansos) Program Asistensi-Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa berbagai peralatan yang dibutuhkan, seperti alat bantu dengar, kursi roda dan alat bantu lainnya kepada 69 ribu penyandang disabilitas.

Selain empat rencana program tersebut, pihaknya juga akan memberikan program habilitasi dan rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi sosial sebagaimana perannya.

“Kemensos juga akan melaksanakan program pemberdayaan guna membantu para penyandang disabilitas lebih berdaya dan mandiri,” terang Mensos.

 

 

Sumber : TBnews

1...535455...57Halaman 54 dari 57