BOGOR, MPI – Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi. Penilaian itu disampaikan menyusul hasil survei terbaru lembaga Visi Nusantara yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor mencapai 83,29 persen.
Angka tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap arah pembangunan dan kualitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bogor. Menurut Beni, capaian ini tidak terlepas dari berbagai program yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.
“Tingkat kepuasan 83,29 persen ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menghargai kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto dan H. Ade Ruhandi. Ini adalah indikator positif bahwa pembangunan dan pelayanan publik berjalan ke arah yang semakin baik,” ujar Beni Sitepu, pada Kamis (4/6/2026).
Ia menekankan bahwa pendekatan kepemimpinan yang responsif dan terbuka menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kepercayaan masyarakat. Berbagai permasalahan yang dihadapi warga kini ditangani dengan lebih cepat dan terukur.
Selain itu, KPP Bogor Raya juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan selama satu tahun terakhir. Di antaranya adalah pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, pembangunan jembatan, penanganan sistem drainase, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi di berbagai wilayah.
“Pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara alami akan meningkatkan kepuasan publik. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah terus konsisten melanjutkan program-program yang berpihak pada kepentingan warga luas,” tambahnya.
Beni juga berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah paling terpencil.
Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah agar tetap membuka ruang partisipasi masyarakat agar setiap tahap pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan
(Syam)
