BOGOR, MPI – Proyek pembangunan dan renovasi Pasar Merdeka yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kalapa, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, menuai sorotan tajam dari para pedagang. Mereka mengaku mengalami kerugian signifikan akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Hasil investigasi tim Bharata News di lapangan mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Kota Bogor. Mulai dari harga lapak yang dinilai tidak wajar hingga pelayanan yang dianggap tidak transparan, para pedagang merasa tertekan secara ekonomi dan sosial.
Salah satu pedagang menyampaikan bahwa kebijakan “pasar bersih” yang digagas oleh Wali Kota Bogor tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemimpin sebelumnya. “Kami merasa kebijakan ini lebih menguntungkan pengusaha besar daripada rakyat kecil. Harga renovasi kios sangat tinggi dan tidak ada kompromi,” ujarnya, Pada Rabu (15/10/2025).
Saat dikonfirmasi, pihak Perumda Pasar Merdeka enggan memberikan komentar dan menyatakan bahwa kewenangan ada di Perumda Pusat.
Lebih memprihatinkan, sejumlah pedagang mengaku mendapat intimidasi agar tidak menyuarakan keluhan mereka ke pihak luar, termasuk media. Ada apa Kah ? Padahal, mereka telah lama mengajukan keberatan terkait harga sewa kios yang dinilai sangat mahal, ditambah dengan pungutan-pungutan yang tidak tercantum dalam regulasi resmi pasar.
Tim media yang tergabung dalam lembaga PWRI menyerukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, serta Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, untuk mendengar langsung aspirasi para pedagang. Diharapkan ada solusi konkret demi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga, khususnya para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya di Pasar Merdeka.
Red
