BOGOR, MPI — Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB), M. Ikbal, secara tegas menyoroti dugaan rangkap jabatan di tubuh KONI Kabupaten Bogor.
Sorotan ini muncul setelah terpilihnya Arif Rochmawan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bogor, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6.
GMPB menilai kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga membuka ruang konflik kepentingan yang serius. Sebagai anggota DPRD, Arif Rochmawan memiliki fungsi strategis dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk hibah untuk KONI, sementara di sisi lain ia juga memimpin lembaga penerima anggaran tersebut.
“Ini bukan sekadar persoalan rangkap jabatan, tetapi menyangkut integritas tata kelola dan potensi konflik kepentingan yang nyata. Situasi ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas M. Ikbal, pada Senin (4/5).
Selain itu, GMPB juga mempertanyakan keabsahan proses pemilihan Ketua KONI, termasuk pemenuhan syarat administratif, seperti rekam jejak dalam kepemimpinan cabang olahraga.
Atas dasar tersebut, GMPB secara tegas mendesak:
1.Dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilihan Ketua KONI Kabupaten Bogor.
2.Peninjauan ulang terhadap legalitas dan kesesuaian dengan aturan organisasi.
3.Dilaksanakannya pemilihan ulang Ketua KONI Kabupaten Bogor guna memastikan kepemimpinan yang independen, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
M. Ikbal menegaskan bahwa jabatan publik seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan fokus.
“Jangan sampai kepentingan olahraga daerah dikorbankan oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Kabupaten Bogor membutuhkan figur yang benar-benar fokus membangun prestasi olahraga,” ujarnya.
GMPB juga membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat sipil untuk ikut mengawal persoalan ini demi terciptanya tata kelola organisasi olahraga yang bersih dan profesional.
(Syam)
