CIBINONG, MATAPENAINDONESIA.CO.ID – Tokoh nasional dan aktivis senior, Prof. Dr. Eggi Sudjana, hadir di tengah persiapan aksi Petisi 26 di Posko Katar Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026).
Kehadiran Eggi Sudjana disambut Ketua Koordinator Aksi Petisi 26, Rizwan Riswan. Dalam sambutannya, Rizwan menyampaikan bahwa kedatangan Eggi diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus membangkitkan semangat peserta aksi sebelum menyampaikan aspirasi.
“Alhamdulillah Petisi 26 telah kedatangan seorang tokoh dan senior, yang kebetulan beliau adalah praktisi hukum, Abangda Eggi Sudjana. Beliau ingin memberikan masukan dan mungkin penyemangat untuk kami Petisi 26 dalam orasi yang beberapa menit lagi kita lakukan,” ujar Rizwan.
Menurut Rizwan, masukan dari tokoh nasional tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan semangat bagi Petisi 26 dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor.
Gerakan Harus Berlandaskan Nilai Keagamaan
Dalam keterangannya, Eggi Sudjana mengingatkan agar gerakan Petisi 26 memiliki landasan nilai keagamaan sehingga perjuangan yang dilakukan tidak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah.
“Semangat itu harus dengan dasar Allah Subhanahu wa Ta’ala supaya gerakan ini punya nilai ibadah, bukan gerakan sekuler dan lain-lainnya,” kata Eggi.
Eggi mengatakan, Petisi 26 berbicara mengenai bagaimana Kabupaten Bogor dapat terhindar atau setidaknya mengurangi praktik korupsi.
Ia kemudian menyinggung salah satu faktor yang menurutnya berkaitan dengan persoalan korupsi, yakni sifat hedonisme dan keinginan berlebihan terhadap harta benda serta kesenangan duniawi.
“Korupsi itu tentu ada penyebab, yaitu sifat hedonisme, yang manusia itu sangat berkeinginan kepada harta benda,” ujarnya.
Dorong Tes Urine Rutin bagi Pejabat
Salah satu gagasan yang disampaikan Eggi adalah perlunya tes urine secara rutin terhadap para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia menyebut bupati, wakil bupati hingga kepala dinas sebagai pihak yang menurutnya perlu mengikuti tes urine sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih.
“Oleh karena itu, untuk para pejabat ketika di kabupaten ini, bupati dan wakilnya, dan kepala dinas, kita minta setiap hari harus ada tes urine,” tegas Eggi.
Menurut Eggi, langkah tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dinilainya dapat memberikan dampak terhadap berbagai persoalan sosial dan pemerintahan.
“Karena narkoba ini pengaruhnya besar kepada korupsi,” katanya.
Ia juga mengaitkan persoalan narkoba dan perjudian dengan upaya pemberantasan korupsi.
“Karena narkoba dan judi ini sumber penggerak untuk bisa orang korupsi,” ujar Eggi.
Tidak Hanya Pejabat Kabupaten
Eggi juga menyampaikan bahwa gagasan tes urine tidak hanya ditujukan kepada pejabat di tingkat kabupaten.
Menurutnya, anggota DPRD maupun pejabat di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi juga dapat mengikuti langkah serupa.
“Lebih baik Presiden Prabowo dan para menterinya, DPRD juga dites urine. Itu pasti boleh diangkat,” kata Eggi.
Ia menilai gagasan tes urine tersebut sederhana, namun dapat menjadi bagian dari gerakan untuk mendorong pemerintahan yang bersih.
Petisi 26 Diminta Tetap Terukur
Lebih lanjut, Eggi berpesan agar gerakan Petisi 26 tetap berjalan secara terukur dan berada dalam koridor hukum.
“Gerakan kita harus terukur dan dijamin oleh hukum bahwa usulan ini sangat bisa,” ujarnya.
Eggi mempersilakan Petisi 26 menjalankan agenda dan tuntutannya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, ia menekankan agar gerakan tersebut tetap membawa pesan moral mengenai upaya menjauhkan masyarakat dan pemerintahan dari narkoba, perjudian, serta berbagai bentuk kemaksiatan.
Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan tes urine dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi kesehatan maupun lembaga klinik yang memiliki kewenangan.
“Insya Allah dengan gerakan sederhana, tes urine, kerja sama dengan Departemen Kesehatan dan lembaga klinik lainnya, akan bisa menjadi gerakan bersih Bogor dari korupsi, dari narkoba, dari judi,” pungkas Eggi.
Pertemuan Eggi Sudjana bersama Petisi 26 di Posko Katar Cibinong kemudian dilanjutkan dengan persiapan peserta untuk menyampaikan aspirasi dan orasi terkait agenda gerakan mereka di Kabupaten Bogor. (Ats)
