JAKARTA, MPI – Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan pada Jumat (7/11). setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan para ahli hukum, bahasa, komunikasi, dan sosiologi.
Langkah hukum ini diambil menyusul laporan resmi terkait tudingan ijazah palsu yang sempat beredar luas di media sosial dan ruang publik. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, Polri menyimpulkan bahwa tindakan para tersangka masuk dalam kategori pelanggaran pidana berupa fitnah dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga integritas institusi negara dan melindungi kehormatan pejabat publik dari serangan informasi yang tidak berdasar,” ujar perwakilan Polda Metro Jaya dalam konferensi pers.
Polri menegaskan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional, berkeadilan, dan berintegritas, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Para tersangka akan menjalani proses lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di ruang digital, serta perlunya edukasi publik tentang etika komunikasi dan tanggung jawab sosial di era keterbukaan informasi.
Red
