BOGOR, MPI – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adhibrata menegaskan komitmennya dalam mendampingi korban dugaan pelecehan seksual di Kereta Rel Listrik (KRL) rute Jakarta–Depok, yang kini menghadapi laporan balik dari pihak terlapor.
Dalam pernyataan resmi pada Rabu (18/3/2026), LBH Adhibrata menekankan bahwa seluruh langkah yang ditempuh merupakan bagian dari dukungan terhadap proses hukum yang objektif dan berkeadilan.
“Kami percaya bahwa mekanisme hukum adalah sarana utama untuk menguji dan membuktikan suatu peristiwa secara objektif dan berkeadilan,” tegas LBH Adhibrata.
LBH Adhibrata juga mengungkapkan bahwa korban saat ini mengalami tekanan psikologis dan ketakutan akibat dinamika perkara. Oleh karena itu, pendampingan hukum diberikan untuk memastikan perlindungan hak korban serta mencegah tekanan tambahan selama proses berlangsung.
Menanggapi opini publik yang berkembang, LBH Adhibrata mengingatkan bahwa pembuktian perkara adalah ranah hukum, bukan ruang opini.
“Pembuktian adalah ranah hukum, bukan ruang opini. Seluruh pihak diharapkan menunggu proses hukum, tidak menarik kesimpulan sepihak, serta tidak membangun opini yang dapat mempengaruhi objektivitas perkara,” jelasnya.
LBH Adhibrata juga mencatat adanya respons dari masyarakat di media sosial yang mengaku pernah mengalami peristiwa serupa. Namun, pihaknya menegaskan bahwa informasi tersebut tetap harus diuji secara hukum dan diverifikasi secara faktual.
Selain itu, masyarakat diajak menjaga ruang publik tetap sehat dan proporsional, tanpa melakukan penghakiman di media sosial.
“Berikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional,” lanjut pernyataan tersebut.
Sementara itu, Asep Bunhori, S.Ip., S.H., kuasa hukum LBH Adhibrata, menambahkan:
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami berharap penanganan perkara ini dilakukan secara cepat, objektif, dan profesional, terutama dalam mengamankan alat bukti yang sangat menentukan.”
Ia menegaskan bahwa setiap korban berhak melaporkan peristiwa yang dialaminya tanpa rasa takut.
“Negara melalui aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan serta memastikan proses hukum berjalan secara adil,” tegasnya.
LBH Adhibrata memastikan akan terus memberikan pendampingan hukum secara profesional dan bertanggung jawab, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, objektivitas, serta perlindungan terhadap korban.
[ATS]
