Beranda blog Halaman 34

MS Kaban Jadi Tuan Rumah Reuni Akbar Alumni HMI Cabang Jakarta Losari 17: Tegaskan Dukungan ke Prabowo dan Komitmen Antikorupsi

0

BOGOR, MPI Mantan Menteri Kehutanan Haji Malem Sambat (HMS) Kaban menjadi tuan rumah reuni besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang DKI Jakarta yang pernah berhimpun di markas Jalan Cilosari 17, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Acara reuni ini digelar di kediaman pribadi Kaban di Perumahan Budi Agung, Tanah Sereal, Bogor, pada Sabtu, (19 /10/2025).

Sedikitnya 400 alumni HMI Cabang Jakarta dari berbagai angkatan hadir dalam acara yang disebut sebagai reuni akbar setelah 40 tahun berpisah. Mereka mengenang kembali masa-masa perjuangan HMI di tengah konflik internal tahun 1987, ketika organisasi tersebut terpecah menjadi dua kubu karena perbedaan sikap terhadap Asas Tunggal Pancasila.

“Ini bukan sekadar reuni, tapi momentum merekatkan kembali persaudaraan setelah puluhan tahun berpisah karena perbedaan,” ujar HMS Kaban dalam sambutannya. Ia juga menegaskan pentingnya semangat antikorupsi dan dukungan terhadap pemerintahan yang bersih. “Kami Alumni HMI DKI mendukung Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” tegas Kaban disambut tepuk tangan hadirin.

Kaban, yang kini telah memiliki 16 cucu, tampak menjadi pusat perhatian dalam acara tersebut. Ia bahkan disebut mengungguli popularitas sejumlah tokoh lain yang hadir, seperti Prof. Eggi Sudjana yang dikenal sebagai aktivis vokal dalam isu ijazah Presiden Joko Widodo.

Foto: BES ( Bang Egi Sudjana) saat memberi sambutan didepan para alumni HMI Losari 17

Dalam reuni itu, para alumni juga mengenang sejarah panjang markas HMI di Jalan Cilosari 17 yang memiliki nilai historis tinggi. Gedung tersebut dulunya merupakan markas Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang terafiliasi dengan PKI pada 1965, sebelum akhirnya diambil alih oleh HMI dan kini menjadi tanah wakaf di bawah Yayasan Cilosari 17 yang dipimpin oleh Akbar Tanjung.

Acara reuni yang awalnya direncanakan hanya dihadiri 35 orang dari angkatan 1980-an itu, ternyata meluas menjadi ajang temu lintas generasi. “Bhineka Yakusa — biarlah perbedaan masa lalu menjadi pelajaran, bukan pemisah,” ujar Kaban.

Beragam tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya Prof. Tb Massa, Prof. Firdausyam (Universitas Nasional), Prof. Valina Singka Subekti, DR. Hj. Tati Hartimah (Forhati Nasional), Selphiana (Forhati DKI), Nurmala Dewi, Ustaz Mukhsin (STTN), Yanzi Sofyan Panigoro, Adnan Alham, Drs. Balawi Muad (IKIP), M. Abudan (Untag), Urip (PPD), dan Hariman Siregar.

Dua anggota DPR yang juga alumni HMI DKI, Ardiyan dari Fraksi Gerindra (Jayabaya 1999) dan Hermanto, mantan anggota DPR dari PKS yang kini menjabat Pimpinan KAHMI Rayon UNKRIS, turut memberikan donasi masing-masing Rp5 juta untuk pembangunan kembali markas Cilosari 17.

Selain ajang silaturahmi, para alumni juga menyepakati agenda lanjutan, antara lain Gerak Jalan Sehat KAHMI Jaya yang akan digelar pada 25 Oktober 2025 pukul 06.30 WIB di Sekretariat KAHMI Jaya/KNPI DKI Jakarta, Jalan Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, serta peresmian Masjid Cilosari 17 pada 5 Februari 2026.

“Semoga tanah wakaf Cilosari yang sangat strategis bisa menjadi pusat kegiatan dan ekonomi umat, mungkin juga tempat nongkrong alumni sambil ngopi di ‘Cafein HMI’,” ujar Kaban sambutannya dengan senyum.

Sementara Celoteh Abah aktivis 98 yang dikenal Ade Adriansyah Utama SH MH yang juga Mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta sebelum resmi di Mekarkan menjadi 6 wilayah dan aktif sebagai Direktur Eksekutif Komite Pendukung dan Pengawas Presisi (KP3)

Polri Menegaskan dirinya adalah kader HMI yang awalnya di godok dalam pertarungan pergerakan melawan rezim orba dan reformasi ingin kader HMI dan alumninya mendukung supremasi sipil di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

Bahwa celoteh Abah kp3 di acara Kami dan aktivis lintas generasi bilang presiden Prabowo itu sipil yang paling sipil .

Karena histori Prabowo sangat sentimentil sejarah terkait beliau seorang militer yang pernah di kecewakan dibuang dan di jauhkan dari militer, begitu juga di politik dan partai perjalanan sejarahnya .

Dan saat ini beliau presiden maka tidak lah mungkin beliau akan berkhianat ttg reformasi dan hasilnya yaitu supremasi sipil dan polri.

Terkait polri. Selama posisi 10 tahun lalu sebagai alat kekuasaan dan skrg presiden Prabowo berkepentingan menarik semua keranah fungsi dan tugasnya sebagai sipil yang menjalankan fungsi ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Termasuk mengawal demokrasi sipil dan tidak mengembalikan Militerisme sebagai karakter negara dan institusi polri.

Sementara figur jenderal Sigit tentu ada beberapa penjelasan dan kenapa masih di pertahankan oleh Prabowo karena dibutuhkan utk mengakhiri terlalu banyak cerita yang wajib di benahi sebagai tanggung jawab kepemimpinan Sigit bersama Prabowo agar menempatkan polri loyal dan bekerja untuk negara dan mempersiapkan polisi masa depan yang ideal. menurut penulis buku polisi masa depan kado untuk Prabowo Ade Adriansyah menegaskan .

Intinnya saya sampaikan Prabowo tetap membutuhkan polri sebagai kekuatan penuh dia mengawal demokrasi dan Kamtibmas penegakan hukum .

Reformasi yg didorong juga perlu penguatan dan masukkan. Maka saya pribadi pun melakukan kritik dan dukungan tentu utk mendukung beliau agar komitmen konsisten sebagai pemimpin sipil dan utamanya sy mendorong isu stabilitas lewat Supremasi sipil .

Termasuk kepemimlinan di polri dan institusi . Dan berharap polri di bawah presiden dan tugas tugas pokoknya mampu mengawal pemerintahan Prabowo dan menciptakan isu stabilitias dan Kamtibmas bersama rakyat.

Kita harus tetap dukung Prabowo Penutup Ade mantan sekum cilosari terkahir,” tutupnya

Red

Koramil 03 Sukmajaya Amankan Empat Remaja Terduga Pelaku Tawuran di Depok

0

DEPOK, MPI Patroli gabungan yang terdiri dari Koramil 03 Sukmajaya, Satlimnas, Mitrajaya, dan POKDAR berhasil mengamankan empat remaja yang diduga terlibat tawuran di kawasan Jalan Juanda, tepatnya di Jembatan Pengarengan, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Pada Senin, (20/10/2025).

Babinsa Koramil 03 Sukmajaya, Pelda Ratum, membenarkan kejadian tersebut kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa tawuran terjadi sekitar pukul 21.00 WIB dan melibatkan sejumlah pelajar yang masih di bawah umur. Para pelaku berasal dari berbagai sekolah di wilayah Depok dan sekitarnya.

Identitas Pelajar yang Terlibat:
– Marko – SMK Multikom, kelas 10 PH 1
– Bonang – SMP Negeri 3, kelas 8A
– Aji – SMP Negeri 28, kelas 9A
– Kafka – SMP Negeri 8, kelas 8G
– Yasa – SMP Binataqwa, Cisalak
– Risqi – SMP Nursamsi, Cisalak
– Adit – SMP Negeri 8, kelas 8C
– Bian – Alumni SMP Negeri 3
– Nazra – SMP Negeri 3, kelas 9
– Pengku – SMP Negeri 3, kelas 8E
– Kiki – SMP Negeri 3, kelas 8
– Arkanu – Alumni SMP Negeri 3, kini di SMK Multikom

Menurut Pelda Ratum, aksi tawuran dipicu oleh saling ejek antar kelompok pelajar yang kemudian berlanjut melalui ajakan di media sosial WhatsApp. Beruntung, tidak ada korban luka dalam insiden tersebut.

“Aksi tawuran berhasil digagalkan oleh patroli gabungan. Para pelaku telah diserahkan kepada orang tua masing-masing dan kami juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk tindak lanjut pembinaan,” ujar Pelda Ratum.

Sementara itu, Wakil Danramil 03 Sukmajaya, Kapten Inf. Zainal Arifin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembinaan secara rutin dan berkala kepada pelajar di wilayah Sukmajaya.

“Kami ingin membangun ikatan yang kuat antara Koramil dan masyarakat. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, setiap permasalahan di wilayah dapat termonitor dan ditangani secara cepat dan tepat,” ungkap Kapten Zainal.

Ia juga menambahkan bahwa patroli akan terus dilaksanakan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian Kota Depok,” tandasnya.

 

 

Red

Kepolisian Luncurkan Program “Ibu Memanggil”, Kapolsek Cipayung Gandeng Laskar Sangidu Putih untuk Bersinergi

0

JAKARTA, MPI Jajaran Kepolisian Sektor Cipayung, Jakarta Timur, resmi meluncurkan program “Ibu Memanggil” sebagai upaya preventif dalam menekan angka kejahatan jalanan yang melibatkan remaja usia pelajar. Dalam pelaksanaan program ini, Polsek Cipayung menggandeng Laskar Sangidu Putih sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Ketua Umum Laskar Sangidu Putih, Lamin S.E., mengungkapkan bahwa kerja sama ini ditandai dengan kegiatan “Ngopi Bareng” yang digelar bersama jajaran Polsek Cipayung. “Program ini bertujuan untuk mencegah aksi tawuran dan kenakalan remaja, khususnya yang masih berstatus pelajar,” ujarnya Pada Rabu, (20/10/2025).

Lamin menjelaskan bahwa Laskar Sangidu Putih turut aktif dalam menjalankan misi harian program “Ibu Memanggil”, termasuk menerima laporan dari masyarakat. “Kami pernah menerima laporan dari seorang ibu yang anaknya belum pulang hingga tengah malam. Kami segera meminta nomor kontak anak tersebut, lalu berkoordinasi dengan RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada Bimaspol wilayah,” jelasnya.

Secara terpisah, Kapolsek Cipayung Kompol Saut Parulian Tobing menyampaikan bahwa program “Ibu Memanggil” akan diterapkan secara menyeluruh oleh jajaran kepolisian. “Program ini merupakan arahan langsung dari Kapolda Metro Jaya dan akan segera kami laksanakan,” tuturnya.

Menurut Kompol Saut, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif orang tua. “Jika anak belum pulang pada jam-jam tertentu, orang tua diharapkan segera melapor kepada Ketua RT/RW, ormas, atau Polisi RW (Polisi Jaga Warga). Informasi tersebut akan diteruskan ke Polsek, dan petugas akan mencari serta mengantar anak tersebut kembali ke rumah,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa mayoritas pelaku maupun korban dalam kasus kenakalan remaja adalah pelajar. “Karena itu, kami siap melayani penjemputan anak-anak yang dilaporkan belum pulang, agar mereka tidak menjadi korban maupun pelaku,” tegas Kompol Saut.

Menutup pernyataannya, Kapolsek Cipayung berharap sinergi antara Polsek dan Laskar Sangidu Putih terus terjalin dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Jakarta Timur. “Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

 

 

Red

Silaturahmi Alumni HMI di Kediaman MS Kaban: Dukungan Penuh untuk Kepemimpinan Presiden Prabowo

0

BOGOR, MPI – Suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan mewarnai acara “Silaturahmi dan Doa Alumni Aktivis Cilosari 17” yang digelar di kediaman MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan RI, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara ini menjadi momentum penting bagi para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta lintas generasi untuk mempererat tali persaudaraan dan menyuarakan harapan bersama bagi masa depan bangsa.

Puluhan alumni dari berbagai angkatan hadir, termasuk tokoh aktivis nasional Egi Sudjana, yang turut meramaikan suasana dengan semangat kebersamaan. Dalam sambutannya, MS Kaban menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk menjalankan amanah selama lima tahun ke depan. Ia menegaskan pentingnya stabilitas nasional dan kolaborasi lintas elemen masyarakat demi kemajuan Indonesia.

“Kami percaya kepemimpinan Pak Prabowo akan membawa arah baru yang tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dukungan ini lahir dari semangat kebangsaan dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari elemen intelektual bangsa,” ujar MS Kaban dalam sambutannya. Pada Minggu (19/10/2025).

Acara berlangsung dalam suasana santai namun bermakna, diisi dengan hiburan musik yang mengundang partisipasi aktif dari para peserta. Para alumni dipersilakan menyumbangkan lagu, menciptakan momen kebersamaan yang penuh nostalgia dan kehangatan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang reuni, tetapi juga wadah refleksi dan doa bersama untuk bangsa. Semangat silaturahmi yang terpancar dari para peserta menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan intelektualitas tetap menjadi fondasi utama dalam perjuangan para alumni HMI.

 

 

Red

Revitalisasi Pasar Merdeka Bogor Tabrak Arah Astacita Prabowo-Gibran, Tata Kelola Ekonomi Rakyat Terancam Krisis

0

BOGOR, MPI  Revitalisasi Pasar Merdeka yang digadang-gadang sebagai simbol modernisasi ekonomi rakyat justru mengungkap masalah tata kelola publik di Kota Bogor. Alih-alih mewujudkan Astacita Prabowo-Gibran tentang pemerataan ekonomi, proyek ini malah menunjukkan disfungsi institusional lewat kenaikan sewa yang tidak transparan, penggusuran pedagang kecil, dan privatisasi ruang publik berkedok pembangunan.

Revitalisasi pasar seharusnya inklusif, akuntabel, dan adil. Namun, praktiknya justru menyimpang. Pungutan non-reguler, monopoli oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya, dan minimnya partisipasi publik membuktikan bahwa kebijakan ini lebih berorientasi pada keuntungan komersial daripada pelayanan publik.

Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) menilai proyek ini telah menjadi alat akumulasi modal bagi segelintir elite birokrasi. PWRI mendesak Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk segera melakukan audit kebijakan menyeluruh guna menelusuri distorsi regulasi, penyalahgunaan wewenang, dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan aset publik strategis ini.

Retorika “Pasar Modern dan Tertib” hanyalah narasi untuk menutupi kegagalan struktural. Seorang pedagang mengungkapkan, “Kebijakan ini berpihak pada pengusaha besar, bukan pedagang kecil,” yang mencerminkan praktik pembangunan yang menyingkirkan rakyat dari ruang ekonomi mereka.

Sikap defensif Perumda Pasar Pakuan Jaya terhadap kritik publik memperkuat indikasi krisis legitimasi kelembagaan. Jawaban normatif seperti “No comment, itu wewenang Perumda pusat” menunjukkan absennya tanggung jawab moral dan institusional dalam pengelolaan aset publik, serta erosi transparansi dan lemahnya akuntabilitas.

PWRI juga menemukan indikasi represi terhadap pedagang yang menyuarakan aspirasi ke media. Pembungkaman ini bukan hanya pelanggaran etika birokrasi, tetapi juga kemunduran demokrasi ekonomi di tingkat lokal. Jika dibiarkan, hal ini akan mempersempit partisipasi publik dan merusak ekosistem sosial ekonomi rakyat.

PWRI menekankan bahwa audit kebijakan harus menjadi uji etik terhadap moralitas pemerintah daerah. Tanpa koreksi struktural, revitalisasi pasar hanya akan memperkuat ketimpangan sosial, oligarki ekonomi lokal, dan menegasikan prinsip keadilan sosial yang menjadi fondasi Astacita ekonomi kerakyatan.

Kasus Pasar Merdeka Bogor menjadi sorotan dan refleksi atas krisis paradigma pembangunan daerah, di mana modernisasi fisik diagungkan tetapi keberlanjutan sosial diabaikan. Pembangunan yang kehilangan orientasi keadilan adalah kemunduran etis dan struktural dalam tata kelola ekonomi rakyat Kota Bogor.

 

Red

Pasar Merdeka Bogor Dikeluhkan Pedagang: Renovasi Dinilai Tidak Transparan, Ekonomi Terguncang

0

BOGOR, MPI Proyek pembangunan dan renovasi Pasar Merdeka yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kalapa, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, menuai sorotan tajam dari para pedagang. Mereka mengaku mengalami kerugian signifikan akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Hasil investigasi tim Bharata News di lapangan mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Kota Bogor. Mulai dari harga lapak yang dinilai tidak wajar hingga pelayanan yang dianggap tidak transparan, para pedagang merasa tertekan secara ekonomi dan sosial.

Salah satu pedagang menyampaikan bahwa kebijakan “pasar bersih” yang digagas oleh Wali Kota Bogor tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemimpin sebelumnya. “Kami merasa kebijakan ini lebih menguntungkan pengusaha besar daripada rakyat kecil. Harga renovasi kios sangat tinggi dan tidak ada kompromi,” ujarnya, Pada Rabu (15/10/2025).

Foto: Kondisi pasar merdeka kota Bogor

Saat dikonfirmasi, pihak Perumda Pasar Merdeka enggan memberikan komentar dan menyatakan bahwa kewenangan ada di Perumda Pusat.

Lebih memprihatinkan, sejumlah pedagang mengaku mendapat intimidasi agar tidak menyuarakan keluhan mereka ke pihak luar, termasuk media. Ada apa Kah ? Padahal, mereka telah lama mengajukan keberatan terkait harga sewa kios yang dinilai sangat mahal, ditambah dengan pungutan-pungutan yang tidak tercantum dalam regulasi resmi pasar.

Tim media yang tergabung dalam lembaga PWRI menyerukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, serta Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, untuk mendengar langsung aspirasi para pedagang. Diharapkan ada solusi konkret demi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga, khususnya para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya di Pasar Merdeka.

 

 

Red

Diduga Mark-Up Dana Bankeu, Pembangunan TPT di Desa Puspa Sari Berdiri di Tanah Pribadi

0

KAB. BOGOR, MPI Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di Desa Puspa Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,  yang menelan anggaran sebesar Rp 600 juta dari dana Bantuan Keuangan (Bankeu), kini menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga kuat dibangun di atas lahan milik pribadi, bukan fasilitas umum, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan dari masyarakat. Sabtu, (11/10/2025).

🔍 Fakta Proyek

– Lokasi: Desa Puspa Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

– Anggaran: Rp 600 juta dari dana Bankeu

– Pengerjaan: TPT dibangun di tanah pribadi, setelah dilakukan pengerukan yang menyebabkan longsor dan mengancam rumah warga di sekitar lokasi

Sorotan Publik

– Transparansi Dana: Apakah penggunaan dana Bankeu untuk pembangunan di tanah pribadi telah sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi?

– Kualitas Pembangunan: Apakah konstruksi TPT telah memenuhi standar teknis dan keselamatan?

– Sikap Aparat Desa: Tim media yang mencoba mengonfirmasi informasi di lapangan mengaku mendapat intimidasi dari oknum staf desa dan RW, yang menuntut agar sumber informasi warga dibuka.

🏛️ Tuntutan Investigasi dan Pengawasan

Masyarakat mendesak agar dinas terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek ini. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

– Audit Anggaran: Perlu ditelusuri apakah terjadi mark-up dalam penganggaran proyek TPT.

– Kepentingan Umum vs Pribadi: Harus dipastikan apakah proyek ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya menguntungkan pihak tertentu.

– Transparansi Pemerintah Desa: Pemerintah Desa Puspa Sari diminta lebih terbuka dalam pengelolaan dana publik.

– Pengawasan Berkelanjutan: Diperlukan pengawasan ketat agar dana desa tidak disalahgunakan dan proyek benar-benar memberi manfaat bagi warga.[Zack]

 

Red

Inspektorat Kabupaten Bogor dalam Sorotan, LSM Harimau Bogor Raya: Jangan Sampai Laporan Dipetieskan!

0

BOGOR, MPI Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (DPC LSM) HARIMAU Bogor Raya memperketat pengawasan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor, menyusul lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan Barang Milik Daerah (BMD) hasil bongkaran gedung DP3P2KB Kabupaten Bogor.

Ketua DPC LSM HARIMAU Bogor Raya, Wahyu, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi sosial kontrol dan monitoring secara intensif terhadap proses penanganan laporan tersebut.

“Kami akan memastikan Inspektorat Kabupaten Bogor menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel dalam menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan,” ujar Wahyu, Pada Rabu (12/10).

Wahyu mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah diajukan sejak satu tahun lalu, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Laporan ini sudah satu tahun, namun progresnya sangat lambat. Jika tidak kami follow-up terus, mungkin laporan ini akan dipetieskan,” tegasnya.

Sebagai bentuk tekanan, Wahyu menyatakan bahwa pihaknya siap menggelar aksi massa apabila tidak ada langkah konkret dari Inspektorat.

“Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan mengerahkan massa untuk menuntut kejelasan dan penuntasan kasus ini,” ancamnya.

Ia juga berharap agar Inspektorat segera menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan memberikan hasil yang jelas kepada masyarakat, demi mencegah praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah.

Kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Bogor. DPC LSM HARIMAU Bogor Raya berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya hingga tuntas, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 

Red