BOGOR | MATA PENA INDONESIA — Aliansi Pemuda Bogor Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan BPR Bank Kota Bogor, Senin (5/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti tata kelola dan kinerja bank berdasarkan publikasi periode Juni 2026 serta mendesak adanya klarifikasi terkait pengangkatan atau penambahan Ketua Dewan Pengawas.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi keuangan, penanganan kredit bermasalah, pengelolaan likuiditas, serta efektivitas fungsi pengawasan di lingkungan BPR Bank Kota Bogor.
Ketua FKMB, Fahry, dalam orasinya menyoroti angka Non-Performing Loan (NPL) Gross sebesar 8,38 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 137,96 persen berdasarkan publikasi periode Juni 2026.
Fahry meminta agar angka-angka tersebut mendapatkan penjelasan konkret dari pihak bank, terutama mengenai langkah-langkah penanganan kredit bermasalah, strategi pengelolaan likuiditas, serta efektivitas pengawasan terhadap operasional dan kinerja perbankan.
Menurut Fahry, transparansi dan penjelasan yang terukur diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi bank dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga tata kelolanya.
Sementara itu, Ketua LIRA, Iqbal, dalam orasinya turut meminta klarifikasi terkait pengangkatan atau penambahan Ketua Dewan Pengawas.
Ia menyoroti sejumlah aspek yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar hukum pengangkatan, proses yang ditempuh, pemenuhan persyaratan, target kinerja, hingga konsekuensi biaya yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
Klarifikasi itu dinilai penting agar kebijakan terkait struktur pengawasan dapat dipahami secara transparan, termasuk dasar pertimbangan dan tujuan yang hendak dicapai.
Desak DPRD Kota Bogor Fasilitasi RDP
Dalam tuntutan lainnya, Ketua KPP Bogor, Beni Sitepu, mendesak DPRD Kota Bogor agar memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Kuasa Pemilik Modal (KPM), Direksi, Dewan Pengawas, serta pihak-pihak terkait.
Beni menyampaikan bahwa forum tersebut diperlukan untuk memperoleh klarifikasi resmi dan terukur atas berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi.
Melalui RDP, para pihak diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai data kinerja bank, penanganan kredit bermasalah, pengelolaan likuiditas, serta dasar dan proses pengangkatan atau penambahan Ketua Dewan Pengawas.
Menurutnya, dialog terbuka yang melibatkan pihak-pihak terkait menjadi salah satu langkah untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus memperjelas pertanggungjawaban dalam pengelolaan bank.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Pemuda Bogor Raya juga menyuarakan pesan tegas yang menjadi salah satu pokok tuntutan mereka.
“PERKUAT PENGAWASAN, BUKAN SEKADAR MENAMBAH STRUKTUR.”
Pesan tersebut menegaskan bahwa perhatian massa tidak hanya tertuju pada struktur organisasi, tetapi juga pada efektivitas fungsi pengawasan, transparansi kebijakan, serta kejelasan hasil yang ingin dicapai.
Beni Sitepu menegaskan bahwa aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Bogor Raya merupakan bentuk kontrol sosial dan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang.
Ia menekankan bahwa tuntutan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, melainkan sebagai dorongan agar persoalan yang dipertanyakan dapat dijawab secara terbuka dan berdasarkan data.
“Ini merupakan bentuk kontrol sosial dan permintaan klarifikasi, bukan kesimpulan adanya pelanggaran hukum,” tegas Beni.
Aliansi Pemuda Bogor Raya berharap Wali Kota Bogor selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dapat merespons tuntutan yang telah disampaikan, termasuk memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang sesuai.
Beni juga menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dari Wali Kota Bogor selaku KPM.
“Kami akan datang kembali membawa massa lebih besar bila tuntutan kami tidak direspons Wali Kota Bogor selaku KPM,” tegasnya.
Aksi tersebut menjadi dorongan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi mengenai persoalan yang dipertanyakan. Masyarakat pun diharapkan dapat memperoleh informasi yang transparan mengenai tata kelola, kinerja, serta efektivitas pengawasan BPR Bank Kota Bogor.
Tuntutan yang disampaikan Aliansi Pemuda Bogor Raya menjadi pokok persoalan yang mereka minta untuk diklarifikasi melalui mekanisme resmi.
Penjelasan dari pihak bank, DPRD Kota Bogor, maupun Wali Kota Bogor selaku KPM diperlukan agar berbagai pertanyaan tersebut dapat dijawab secara utuh, objektif, dan terukur. (Syam)
