Beranda blog Halaman 28

LBH Keadilan Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR, MPI – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapuskan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban bencana banjir di Sumatra. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah humanis dan tepat dalam merespons kondisi force majeure yang dialami para petani.

“Kami menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo ini. Penghapusan utang KUR petani yang terdampak banjir adalah keputusan yang sangat manusiawi dan mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil,” ujar Advokat Publik LBH Keadilan, Ahmad Muhibullah, Minggu (7/12).

Muhibullah menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Para petani kehilangan sumber penghidupan akibat bencana alam yang berada di luar kendali mereka. Sawah dan kebun yang rusak diterjang banjir membuat mereka tidak mampu berproduksi maupun melunasi kewajiban finansial.

“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Ketika mereka tertimpa musibah, negara harus hadir memberikan perlindungan, bukan membebani dengan tagihan utang yang mustahil dilunasi,” tambahnya.

LBH Keadilan juga mengapresiasi penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai komandan satuan tugas percepatan perbaikan infrastruktur. Pelibatan TNI AD dinilai strategis untuk mempercepat pemulihan akses logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.

“Kekuatan Zeni dan pasukan konstruksi TNI AD menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pasca-bencana. Ini adalah sinergi yang baik antara sipil dan militer untuk kepentingan rakyat,” jelas Muhibullah.

Meski demikian, LBH Keadilan mendorong pemerintah segera merealisasikan komitmen ini dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Petunjuk teknis mengenai kriteria penerima manfaat, prosedur verifikasi, serta timeline pelaksanaan harus segera disusun agar kebijakan tidak terhambat di level teknis.

LBH Keadilan juga menekankan pentingnya jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak. Komitmen Presiden Prabowo untuk mengirim suplai pangan dari daerah lain perlu dikawal agar distribusinya tepat sasaran dan tidak menimbulkan spekulasi harga.

 

Narahubung Media:
Ahmad Muhibullah
Advokat Publik LBH Keadilan
0812-2245-5455

 

Red

Penghapusan Utang KUR Petani Sumatra, LBH Keadilan: Negara Hadir untuk Rakyat

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR, MPI – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapuskan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban bencana banjir di Sumatra. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah humanis dan tepat dalam merespons kondisi force majeure yang dialami para petani.

“Kami menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo ini. Penghapusan utang KUR petani yang terdampak banjir adalah keputusan yang sangat manusiawi dan mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil,” ujar Advokat Publik LBH Keadilan, Ahmad Muhibullah SH, Minggu (7/12).

Muhibullah menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Para petani kehilangan sumber penghidupan akibat bencana alam yang berada di luar kendali mereka. Sawah dan kebun yang rusak diterjang banjir membuat mereka tidak mampu berproduksi maupun melunasi kewajiban finansial.

“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Ketika mereka tertimpa musibah, negara harus hadir memberikan perlindungan, bukan membebani dengan tagihan utang yang mustahil dilunasi,” tambahnya.

LBH Keadilan juga mengapresiasi penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai komandan satuan tugas percepatan perbaikan infrastruktur. Pelibatan TNI AD dinilai strategis untuk mempercepat pemulihan akses logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.

“Kekuatan Zeni dan pasukan konstruksi TNI AD menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pasca-bencana. Ini adalah sinergi yang baik antara sipil dan militer untuk kepentingan rakyat,” jelas Muhibullah.

Meski demikian, LBH Keadilan mendorong pemerintah segera merealisasikan komitmen ini dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Petunjuk teknis mengenai kriteria penerima manfaat, prosedur verifikasi, serta timeline pelaksanaan harus segera disusun agar kebijakan tidak terhambat di level teknis.

LBH Keadilan juga menekankan pentingnya jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak. Komitmen Presiden Prabowo untuk mengirim suplai pangan dari daerah lain perlu dikawal agar distribusinya tepat sasaran dan tidak menimbulkan spekulasi harga.

Narahubung Media:
Ahmad Muhibullah
Advokat Publik LBH Keadilan
0812-2245-5455

 

Red

Peduli Sesama, JA’PERS Galang Donasi bagi Warga Terdampak di Sumatera

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR, MPI – Paguyuban Jalin Persaudaraan (JA’PERS) menggelar rapat internal untuk membahas aksi penggalangan dana kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah Sumatera yang tengah terdampak bencana. Pertemuan berlangsung di kediaman Siti Kobriah, Kampung Anyar, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. pada Sabtu (6/12).

Dalam rapat tersebut, JA’PERS resmi membentuk panitia penggalangan dana dengan susunan:

– Ketua Panitia: Ria Pers
– Sekretaris: Lili
– Bendahara: Adella Elis Kurniawati

Aksi ini merupakan wujud kepedulian JA’PERS terhadap kondisi darurat yang melanda sebagian wilayah Sumatera. Bantuan dari berbagai pihak dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung pemulihan warga terdampak.

Ketua JA’PERS, Zulkifli Muhammad Zen (Zoel), menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari semangat solidaritas tanpa batas.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatera yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan,” ujar Zoel.

Penggalangan dana akan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari donasi anggota paguyuban, ajakan kepada masyarakat umum, hingga kegiatan sosial di ruang publik. Donasi yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok, perlengkapan medis, dan logistik lain sesuai kebutuhan di lapangan.

Zoel juga mengajak masyarakat luas untuk ikut terlibat.

“Kebaikan sekecil apa pun akan sangat berarti. Mari bersama kita tunjukkan bahwa persaudaraan dan kepedulian masih menjadi kekuatan besar di tengah masyarakat,” tambahnya.

JA’PERS telah menyiapkan posko bantuan serta rekening resmi untuk memudahkan masyarakat yang ingin berdonasi. Aksi ini direncanakan berlangsung selama satu minggu di bulan Desember, sebelum bantuan disalurkan langsung ke wilayah terdampak di Sumatera.[Syam]

 

Red

PWRI Bogor Raya dan BPN Cibinong Sepakat Perkuat Sinergi Pelayanan Publik

Penulis
redaksi
-
0

KAB. BOGOR, MPI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWRI) Bogor Raya menggelar audiensi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat (5/12/2025). Pertemuan ini membahas sinergi, kolaborasi, serta peningkatan pelayanan publik.

Ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, S.H., didampingi Humas PWRI Bogor Raya, jajaran pengurus, dan anggota, menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan momentum penting untuk membangun komunikasi terbuka. Ia berharap BPN dapat memperkuat sinergitas dalam menangani berbagai keluhan pertanahan masyarakat.

“Selain itu, BPN diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Bogor, Bumi Tegar Beriman,” ujarnya. Pada Jumat (5/12).

Kepala Kantor Pertanahan Cibinong, Fredy Marfin, M.Si menyambut baik kunjungan PWRI Bogor Raya. Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai mitra BPN dalam menyosialisasikan prosedur administrasi pertanahan agar masyarakat lebih memahami dan pelayanan publik semakin optimal.

“Kedekatan dengan masyarakat sangat penting. Kami berharap media menjadi mitra strategis BPN dalam menyampaikan informasi, terutama terkait prosedur administrasi pertanahan,” ungkap Fredy Marfin, didampingi Kasi PHP Zimamun Ni’am Aulawi dan Kasubag TU Ina Sulfani.

Fredy menilai audiensi ini sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi positif antara PWRI Bogor Raya dan BPN Kabupaten Bogor demi kepentingan masyarakat. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog, dengan kesepakatan kedua pihak untuk membuka ruang komunikasi lebih intens agar informasi publik tersampaikan jelas dan mudah dipahami.

Pada kesempatan yang sama, Humas PWRI Bogor Raya, Machrudin, menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPN Kabupaten Bogor atas komitmen meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memberikan ruang kolaborasi bagi PWRI.

“Kami mengucapkan terima kasih atas keterbukaan dan dukungan BPN. Semoga sinergi ini membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tutupnya.

 

Red

Amanat Juang Reuni Akbar Alumni 212 Jakarta, 2 Desember 2025 / 11 Jumadil Akhir 1447

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA, MPI – Bahwa lahirnya Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan umat Islam di bawah kepemimpinan para ulama sholeh. Mereka mampu menggelorakan semangat perlawanan, mengangkat senjata menentang kezhaliman penjajahan, dan mengantarkan bangsa menuju kemerdekaan.

Semangat membela kebenaran dan menentang segala bentuk kedzaliman, sebagaimana diwariskan para ulama pejuang kemerdekaan, merupakan wujud cinta tanah air serta pengharapan tulus bagi kejayaan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera.

Bahwa lahirnya Aksi Bela Islam pada tahun 2016—baik pada 14 Oktober (1410), 4 November (411), maupun yang paling fenomenal pada 2 Desember (212)—turut mewarisi semangat yang sama. Semangat itu adalah pembelaan terhadap ayat suci Al-Qur’an dari penghinaan dan kedzaliman, serta penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Hari ini, dalam perhelatan Reuni Akbar Alumni 212 tahun 2025, kita kembali menghadirkan rasa cinta tanah air dengan mengusung tema:
“Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjajahan dan Memerdekakan Palestina dari Penjajahan.”

Kita menyadari bahwa penjajahan masih terus berupaya menimbulkan kerusakan multidimensi: kerusakan alam, sosial, moral, aparat, dan lainnya. Kerusakan ini tidak hanya dilakukan oleh aktor elit, tetapi juga menjalar hingga ke masyarakat akar rumput.

Semangat 212 adalah semangat persatuan yang wajib dirawat dan diwujudkan dalam solidaritas antar sesama. Kita melihat bangsa Palestina, khususnya di Gaza, telah nyata menjadi korban penjajahan dan genosida oleh rezim Zionis Israel.

Kita juga wajib mengingat saudara sebangsa yang mengalami musibah, seperti banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang merusak kehidupan masyarakat.

Seruan Alumni 212

Dengan menggelorakan Revolusi Akhlak, kami Alumni 212 menyampaikan seruan kepada diri sendiri, para pemangku kebijakan, dan seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada seluruh peserta Reuni 212 untuk menggelorakan semangat persatuan melalui solidaritas dan saling membantu saudara yang terkena musibah, baik di dalam negeri (korban banjir bandang di Sumatera) maupun di Gaza, Palestina.
2. Mendukung penuh dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk menetapkan status bencana nasional atas bencana di Sumatera agar penanganannya semakin fokus dan serius.
3. Menuntut Pemerintah Indonesia menyelamatkan Sumber Daya Alam dari pengelolaan ugal-ugalan, memperbaiki tata kelola untuk kepentingan rakyat, serta menindak tegas pelaku perusakan alam yang merugikan bangsa.
4. Mendukung penuh Pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan pembersihan internal dari pejabat dan aparat korup serta kaki tangan oligarki yang merugikan rakyat.
5. Menyerukan kepada seluruh pejabat dan aparatur negara, dari pusat hingga desa, untuk membersihkan pejabat yang merusak masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelindung kegiatan maksiat seperti perjudian, miras, narkoba, riba, LGBT, dan lainnya.
6. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, ulama, pejabat, dan aparatur negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bangkitnya jejaring PKI serta paham Islamofobia yang merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Menyerukan Pemerintah Indonesia mengupayakan solusi bagi kemerdekaan Palestina melalui penguatan Organisasi Kerjasama Islam dan pembentukan pakta pertahanan negara-negara Islam, sehingga terbangun wadah saling menjaga dengan kekuatan militer bersama.
8. Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan merapatkan barisan demi menyongsong kejayaan umat Islam, yang sekaligus menjadi kejayaan bagi Indonesia tercinta.

 

Demikian amanat ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kebaikan kita dan menyelamatkan bangsa dari para penjahat.

Jakarta, 2 Desember 2025 / 11 Jumadil Akhir 1447

Habib Muhammad bin Husein Al-Attas, Lc., MA
Ketua Organizing Committee

KH. Ahmad Sabri Lubis, S.Pd.I
Ketua Steering Committee

 

 

Red

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat 4–5 Desember 2025

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA, MPI – 3 Desember 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang diperkirakan terjadi pada tanggal 4 dan 5 Desember 2025 di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan prediksi cuaca terkini, puluhan provinsi masuk dalam kategori Waspada hingga Siaga akibat hujan lebat yang berpotensi disertai angin kencang. Peringatan ini dikeluarkan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah dan otoritas setempat demi keselamatan bersama.

Wilayah Terdampak

Level Waspada (Hujan Sedang – Lebat)
– Aceh
– Sumatera Utara
– Sumatera Barat
– Riau
– Kepulauan Riau
– Jambi
– Sumatera Selatan
– Kepulauan Bangka Belitung
– Lampung
– DKI Jakarta
– Jawa Timur
– Bali
– Nusa Tenggara Barat
– Kalimantan Tengah
– Kalimantan Timur
– Kalimantan Utara
– Sulawesi Utara
– Sulawesi Tengah
– Sulawesi Barat
– Sulawesi Selatan
– Sulawesi Tenggara
– Maluku Utara
– Maluku
– Papua Barat Daya
– Papua Barat
– Papua Tengah
– Papua Selatan

Level Siaga (Hujan Lebat – Sangat Lebat)

– Bengkulu
– Banten
– Jawa Barat
– Jawa Tengah
– Daerah Istimewa Yogyakarta
– Nusa Tenggara Timur
– Kalimantan Barat
– Papua Pegunungan
– Papua

Imbauan BMKG
– Waspadai potensi banjir, longsor, dan pohon tumbang di wilayah rawan.
– Hindari aktivitas luar ruangan saat hujan lebat disertai angin kencang.
– Pantau terus informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG (website, aplikasi, dan media sosial).
– Ikuti arahan pemerintah daerah dan aparat setempat untuk langkah mitigasi.

Kepala BMKG menegaskan bahwa peringatan dini ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat. “Kami mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada 4–5 Desember 2025,” ujarnya.

 

Red

Fakhira Adhyaksa Rilis Single Perdana “Cintaku di Istanbul”

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA, MPI – Pekan lalu menjadi salah satu momen membahagiakan bagi keluarga Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Putri beliau, Fakhira Adhyaksa, resmi merilis single lagu perdananya yang berjudul “Cintaku di Istanbul”, menandai langkah awalnya di dunia musik tanah air.

Fakhira adhyaksa, yang semasa kecil lebih tertarik menjadi sutradara, kini memilih jalur baru yang penuh keberanian. Kecintaannya terhadap dunia musik sudah terlihat sejak dini, dan menyanyi telah menjadi hobinya sejak lama.

“Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua selain melihat anaknya menemukan jalan hidupnya sendiri, dan menapakinya dengan penuh keberanian,” tulis Adhyaksa Dault dalam unggahan di akun Tiktok pribadinya, Pada Rabu (3/12/2025).

Dengan semangat belajar dan berkarya, Fakhira berharap karyanya dapat membawa kebaikan dan menginspirasi banyak anak muda. Lagu “Cintaku di Istanbul” dapat didengarkan melalui platform musik Spotify di akun @fakhiramaryamm dan @dandysings, serta video klipnya tersedia di kanal YouTube Triple-S Music (@triplesmusicind).

Adhyaksa dan sang istri, Mira, menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepada Mbak @imaniarofficial dan tim atas bimbingannya kepada Fakhira selama proses kreatif berlangsung.

Rilis ini menjadi awal dari perjalanan panjang Fakhira adhyaksa dalam dunia seni, dan keluarga besar Adhyaksa Dault berharap karya ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Yuuuk… !!! kita dukung terus karya- karya terbaiknya Kak fakhira adhyaksa didunia musik indonesia.

 

Red

PWRI Soroti Praktik “Wajib KKPR” untuk UMKM: NIB Jadi Sumber Pungutan Liar

Penulis
redaksi
-
0

BOGOR, MPI – Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) melalui ketuanya, Rohmat Selamat SH., MK.n menyampaikan kritik keras terkait dugaan praktik wajib penggunaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku UMKM yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Rohmat menilai bahwa mekanisme yang seharusnya sederhana ini justru berubah menjadi birokrasi berbelit yang berpotensi membuka peluang pungutan liar dan menambah beban biaya bagi UMKM.

Asep Bunhori, SH, menambahkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyak pelaku usaha mikro terpaksa mengeluarkan biaya tambahan hingga Rp3,5 juta untuk mendapatkan KKPR agar proses verifikasi NIB mereka disetujui. Padahal, seharusnya UMKM mendapatkan kemudahan dan penyederhanaan perizinan.

“Ini sudah menyimpang dari semangat deregulasi. UMKM bukanlah mesin uang, jangan dipaksa membayar mahal hanya untuk kelengkapan NIB. Jika benar ada pola wajib KKPR dengan biaya Rp3,5 juta, ini jelas memberatkan dan membuka celah penyimpangan,” tegas Asep, Pada Selasa (2/12).

Ia menjelaskan bahwa NIB seharusnya menjadi pintu kemudahan berusaha, bukan jebakan baru yang membingungkan dan membebani UMKM dengan pungutan tidak jelas. Kewajiban KKPR juga dinilai kurang transparan, sehingga pelaku UMKM terpaksa mengikuti prosedur tanpa pemahaman yang memadai.

“UMKM seharusnya didampingi, bukan diperas. Jangan manfaatkan ketidaktahuan mereka soal sistem OSS. Jika ada pihak yang menjadikan KKPR sebagai syarat mutlak dan menarik biaya, itu harus diselidiki,” imbuhnya.

Rohmat mendesak kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan penertiban, audit lapangan, dan membuka kanal pengaduan yang responsif. PWRI menyatakan kesiapannya untuk mengawal isu ini agar tidak menjadi praktik pembiaran yang merugikan UMKM.

PWRI menekankan bahwa regulasi digital seperti OSS hanya efektif jika dijalankan secara bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu. Jika UMKM harus membayar mahal hanya untuk mendapatkan legalitas dasar, maka tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan akan terhambat.

“Negara seharusnya memberikan kemudahan, bukan menciptakan beban baru. Jika UMKM saja harus membayar jutaan rupiah hanya untuk masuk OSS, bagaimana masa depan ekonomi kita,” pungkas Rohmat.

 

Red

1...272829...57Halaman 28 dari 57